Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan akan memperketat sistem pengawasan dan validasi tindak lanjut laporan di aplikasi Jakarta Kini (JAKI) menyusul temuan dugaan ketidaksesuaian penanganan laporan. Pemprov menilai partisipasi warga menjadi elemen penting dalam menjaga transparansi layanan pengaduan publik.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta, Budi Awaluddin, mengapresiasi masyarakat yang aktif mengawal kualitas pelayanan publik. Menurutnya, temuan tersebut menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penanganan pengaduan.
Pemprov DKI menegaskan tidak akan mentoleransi segala bentuk manipulasi dalam tindak lanjut pengaduan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk penggunaan kecerdasan artifisial (AI) secara tidak semestinya, pemerintah menyatakan akan memberikan tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku.
Untuk memperkuat pengawasan, Pemprov DKI melakukan koordinasi dengan Biro Pemerintahan Setda DKI Jakarta guna memperketat proses validasi laporan. Masyarakat juga diberi akses melaporkan indikasi kecurangan melalui kanal resmi, termasuk layanan WhatsApp yang telah disediakan.
Pemprov DKI menyebut kejadian ini sebagai titik balik untuk meningkatkan kualitas sistem secara menyeluruh, mulai dari penguatan teknologi hingga penyempurnaan mekanisme verifikasi agar lebih akurat dan transparan.
Dalam catatan Pemprov DKI, kanal pengaduan publik di Jakarta masih menunjukkan tingkat penggunaan yang tinggi. Sepanjang Januari hingga Maret 2026, tercatat 62.571 laporan masuk melalui berbagai kanal, dengan rata-rata 20.857 laporan per bulan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait.
Sementara itu, sepanjang 2025 jumlah laporan mencapai 195.988 dari lebih dari 50 ribu pelapor. Dari total tersebut, Pemprov DKI menyatakan 97,8 persen laporan telah diselesaikan.
Dari sisi pengembangan teknologi, Jakarta Smart City disebut terus meningkatkan fitur dalam aplikasi JAKI. Salah satu inovasi yang akan diterapkan ialah sistem dokumentasi berbasis pengambilan gambar langsung di lokasi untuk memastikan keaslian bukti tindak lanjut.
Selain itu, sistem juga akan dilengkapi kemampuan mendeteksi potensi manipulasi digital, termasuk penggunaan AI. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat integritas data serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan pengaduan.
Pemprov DKI menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam membangun kota yang lebih transparan dan responsif. Warga diimbau tetap aktif menyampaikan laporan, aspirasi, dan masukan melalui kanal resmi yang tersedia, termasuk JAKI.
