Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo-SP) bersiap meluncurkan aplikasi layanan publik digital bertajuk “Lapor Pak Bupati”. Aplikasi ini disiapkan sebagai kanal bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan, aspirasi, serta keluhan terkait layanan pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Luwu Timur.
Menjelang peluncuran resminya, Kominfo-SP melalui Bidang Aplikasi dan Informatika menggelar sosialisasi panduan penggunaan aplikasi tersebut di Aula Sasana Praja, Kantor Bupati Luwu Timur, Senin (20/04/2026).
Kegiatan itu dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Luwu Timur Ramadhan Pirade, didampingi Asisten III Bidang Administrasi Umum Askar serta Kepala Dinas Kominfo-SP Andi Tabacina Akhmad. Hadir pula Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Aini Endis Anrika, para kepala OPD, camat, serta perwakilan instansi pelayanan publik seperti PLN dan Perumdam Luwu Timur.
Kepala Dinas Kominfo-SP Luwu Timur Andi Tabacina Akhmad mengatakan sosialisasi dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai cara menggunakan aplikasi secara bijak dan tepat. Ia menyebut, aplikasi tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat melaporkan dan memantau kinerja perangkat daerah, terutama bila ada pelayanan yang dinilai tidak sesuai aturan.
Andi Tabacina berharap pemanfaatan teknologi ini dapat mendorong partisipasi warga dalam pengawasan pelayanan publik sekaligus menjadi jembatan komunikasi dengan pemerintah daerah.
Sementara itu, Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Kominfo-SP Luwu Timur Safruddin Mustafa menyampaikan aplikasi ini merupakan respons cepat Bupati Luwu Timur terhadap dinamika keluhan warga. Ia menjelaskan, sistem akan menerima laporan kapan saja, namun proses verifikasi dan pemberian balasan dilakukan pada jam kerja oleh OPD terkait.
Dalam kesempatan yang sama, Sekda Luwu Timur Ramadhan Pirade menegaskan pentingnya digitalisasi layanan pengaduan. Menurutnya, “Lapor Pak Bupati” menjadi instrumen untuk meningkatkan mutu pelayanan publik dan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, serta akuntabel.
