Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur meluncurkan aplikasi “Lapor Pak Bupati” bertepatan dengan peringatan Hari Jadi ke-23 Kabupaten Luwu Timur. Aplikasi ini disiapkan sebagai layanan pengaduan digital agar masyarakat dapat menyampaikan laporan, keluhan, maupun aspirasi secara cepat dan transparan.
Peluncuran dilakukan di Lapangan Pendidikan, Malili, Senin (8/6/2026), dan menjadi salah satu agenda utama pada puncak peringatan HUT Luwu Timur. Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam, Wakil Bupati Hj. Puspawati Husler, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Melalui aplikasi ini, warga tidak perlu lagi datang ke kantor pemerintahan untuk menyampaikan keluhan atau laporan. Seluruh proses dapat dilakukan melalui ponsel, sehingga diharapkan memudahkan komunikasi langsung antara masyarakat dan pemerintah daerah.
Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam menyampaikan bahwa aplikasi tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Ia menyebut, laporan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait agar pelayanan berjalan lebih efektif dan responsif.
Selain menjadi kanal pengaduan, “Lapor Pak Bupati” juga dilengkapi fitur pemantauan status laporan secara real-time. Dengan fitur ini, masyarakat dapat mengikuti perkembangan tindak lanjut atas laporan yang dikirim, sehingga proses penanganan dapat dipantau dan dinilai lebih transparan.
Untuk menggunakan layanan tersebut, masyarakat dapat mengunduh aplikasi “Lapor Pak Bupati – Luwu Timur” melalui Google Play Store. Setelah melakukan registrasi dan melengkapi data diri, pengguna dapat mengirim laporan melalui menu pengaduan yang tersedia, termasuk menyertakan foto atau dokumen pendukung. Status laporan kemudian dapat dipantau melalui fitur yang disediakan di aplikasi.
Pemkab Luwu Timur berharap kehadiran aplikasi ini mempercepat komunikasi antara warga dan pemerintah, mempermudah penyampaian aspirasi, serta membantu penyelesaian persoalan di lapangan melalui sistem layanan publik berbasis digital.
