Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung, Bali, mulai menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada Jumat pekan ini. Kebijakan tersebut akan diberlakukan setiap Jumat dan disebut mengikuti arahan pemerintah pusat.
Bupati Klungkung I Made Satria mengatakan penerapan WFH dimulai pada pekan ini terlebih dahulu untuk hari Jumat. “Kami mengikuti arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Untuk pekan ini dilakukan hari Jumat dulu,” ujar Satria, Rabu (8/4/2026).
Untuk memastikan kedisiplinan ASN selama bekerja dari rumah, Pemkab Klungkung menyiapkan sistem pengawasan berbasis digital melalui aplikasi Sistem Informasi Presensi Online (Sisenso). Menurut Satria, aplikasi tersebut digunakan untuk memastikan tertib administrasi, termasuk absensi ASN saat WFH.
“Kami sudah punya Sisenso. Aplikasi itu untuk memastikan tertib administrasi, termasuk absensi ASN saat WFH,” kata Satria.
Terkait potensi pelanggaran selama pelaksanaan WFH, Satria menegaskan sanksi akan diberikan sesuai aturan yang berlaku. “Kalau ada yang menyalahgunakan, ya kita proses sesuai aturan yang ada,” ujarnya.
Satria juga menyampaikan, dalam rapat koordinasi nasional yang digelar secara daring, muncul usulan dari sejumlah daerah agar WFH dipindahkan ke hari Rabu. Ia menilai, jika WFH tetap dilaksanakan pada Jumat, kebijakan itu berpotensi membentuk pola libur panjang setiap pekan.
“Kenapa ada yang mengusulkan hari Rabu, karena kalau Jumat itu kan jadinya libur panjang. Jumat, Sabtu, Minggu. Bukannya efisiensi, malah pemborosan,” kata Satria.
Ia menambahkan, pola “long weekend” dapat mendorong aktivitas di luar rumah yang justru meningkatkan konsumsi energi, alih-alih menekannya. “Kalau di tengah minggu, kan berbeda,” ujarnya.
Meski demikian, Pemkab Klungkung menyatakan tetap menjalankan kebijakan sesuai arahan pemerintah pusat sembari menunggu evaluasi lebih lanjut. Satria menegaskan pihaknya siap melaksanakan WFH dan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait skema terbaik.
Adapun kemungkinan efisiensi lanjutan, seperti pengurangan perjalanan dinas dan penggunaan bahan bakar minyak (BBM), disebut belum dibahas secara spesifik. Namun, Satria membuka peluang kebijakan tersebut dapat diambil apabila situasi global yang memicu kebijakan efisiensi terus berlanjut.
“Kalau situasi dan kondisi terus mengkhawatirkan, tentu akan kami lakukan ke depannya. Kami lihat nanti,” pungkasnya.
