Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung melalui Dinas Sosial menggelar uji coba perluasan piloting digitalisasi bantuan sosial (bansos) dengan menggunakan aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos). Kegiatan yang berlangsung di Kantor Camat Kuta Utara, Kamis (4/6/2026), ini diarahkan untuk memperkuat akurasi data penerima bansos agar layanan sosial dapat tersalurkan lebih tepat sasaran.
Kepala Dinas Sosial Badung, Drs. I Gde Eka Sudarwitha, mengatakan Badung mendapat tugas melaksanakan uji coba atau trial perluasan piloting digitalisasi bansos. Pada tahap awal, program menyasar 182 perwakilan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah Kuta Utara. Selain itu, 88 agen pendamping perlindungan sosial turut mengikuti proses aktivasi dan pendampingan penggunaan aplikasi.
“Tujuan kegiatan ini adalah untuk menguji coba aplikasi Perlinsos yang telah diluncurkan pemerintah pusat agar dapat digunakan secara optimal oleh masyarakat dan para pendamping,” ujar Eka.
Menurutnya, pelaksanaan uji coba secara umum berjalan lancar, meski masih terdapat penyesuaian teknis terkait sentralisasi data pada server pusat. Ia menyebut masyarakat, agen pendamping, dan Pemkab Badung menyambut positif pelaksanaan program tersebut.
Eka menjelaskan, melalui aplikasi Perlinsos masyarakat diharapkan dapat melakukan aktivasi dan pembaruan data kepesertaan bansos secara mandiri. Dengan pembaruan data yang lebih cepat, penyaluran bantuan diharapkan menjadi lebih tepat guna dan tepat sasaran.
Digitalisasi bansos, lanjutnya, juga diharapkan mengurangi persoalan inclusion error dan exclusion error dalam pendataan penerima bantuan. Inclusion error terjadi ketika seseorang tercatat sebagai penerima meski tidak memenuhi kriteria, sedangkan exclusion error terjadi ketika warga yang berhak justru tidak terdaftar.
Ia menambahkan, pengalaman di Kabupaten Banyuwangi sebagai lokasi percontohan tahap pertama menunjukkan perbaikan data yang signifikan, termasuk peningkatan basis data penerima bantuan yang disebut mencapai hampir 20 persen. Pemkab Badung berharap hasil serupa dapat dicapai melalui uji coba ini.
Terkait mekanisme penggunaan aplikasi, masyarakat dapat mengakses layanan dengan dua cara. Pertama, aktivasi secara mandiri dengan mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Kedua, bagi warga yang belum terbiasa menggunakan layanan digital, proses tersebut dapat dibantu oleh agen pendamping.
Eka menyebut agen pendamping berasal dari unsur kepala lingkungan, anggota Karang Taruna, kelompok Dasa Wisma, serta tokoh masyarakat yang bertugas membantu warga mengakses layanan.
Aplikasi Perlinsos, kata Eka, merupakan bagian dari sistem data perlindungan sosial yang terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Ke depan, seluruh program bantuan pemerintah direncanakan menggunakan satu basis data yang sama agar penyaluran bantuan lebih akurat dan terkoordinasi.
Ia menjelaskan, data tunggal tersebut akan digunakan lintas instansi pemberi bantuan, antara lain BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Badan Pertanahan Nasional, PLN, hingga Korlantas Polri untuk data kepemilikan kendaraan. Dengan interoperabilitas data, masyarakat yang benar-benar berhak menerima bantuan diharapkan dapat teridentifikasi lebih jelas.
Uji coba tahap kedua ini dilaksanakan pada 2026 dan direncanakan berlangsung selama tiga bulan, mulai Juni hingga Agustus. Dalam periode tersebut, Pemkab Badung akan melakukan implementasi secara bertahap ke 62 desa/kelurahan.
“Kami akan melaksanakan step by step di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Badung. Sebagai langkah awal, direncanakan masing-masing desa dan kelurahan melibatkan sekitar 100 keluarga penerima manfaat sebagai percontohan,” kata Eka.
Selain itu, pemerintah pusat disebut berencana melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan program ini di Bali. “Informasi yang kami terima, Presiden dijadwalkan mengunjungi Provinsi Bali sebagai salah satu lokasi perluasan piloting digitalisasi bansos pada sekitar bulan Juni atau Juli mendatang untuk melihat secara langsung pelaksanaannya,” ujarnya.
