Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung melalui Dinas Sosial melakukan uji coba perluasan piloting digitalisasi bantuan sosial (bansos) dengan menggunakan aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos). Kegiatan yang digelar di Kantor Camat Kuta Utara, Kamis (4/6/2026), ini menjadi langkah awal untuk memperkuat akurasi data penerima bansos agar layanan sosial dapat tersalurkan lebih tepat sasaran.
Kepala Dinas Sosial Badung I Gde Eka Sudarwitha mengatakan Badung mendapat tugas melaksanakan uji coba atau trial perluasan piloting digitalisasi bansos. Pada tahap awal, uji coba menyasar 182 perwakilan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah Kuta Utara. Selain itu, sebanyak 88 agen pendamping perlindungan sosial turut mengikuti proses aktivasi dan pendampingan penggunaan aplikasi.
“Tujuan kegiatan ini adalah untuk menguji coba aplikasi Perlinsos yang telah diluncurkan pemerintah pusat agar dapat digunakan secara optimal oleh masyarakat dan para pendamping,” ujar Eka.
Menurutnya, pelaksanaan uji coba secara umum berjalan lancar. Meski demikian, masih terdapat beberapa penyesuaian teknis terkait sentralisasi data pada server pusat. Namun, masyarakat, agen pendamping, dan Pemkab Badung menyambut positif pelaksanaan program tersebut.
Eka menjelaskan, melalui aplikasi Perlinsos masyarakat diharapkan dapat melakukan aktivasi dan pembaruan data kepesertaan bansos secara mandiri. Dengan pembaruan data yang lebih cepat, penyaluran bansos diharapkan menjadi lebih tepat guna dan tepat sasaran bagi warga Badung.
Digitalisasi bansos ini juga ditujukan untuk mengurangi persoalan inclusion error dan exclusion error dalam pendataan penerima bantuan. Inclusion error terjadi ketika seseorang tercatat sebagai penerima bantuan meski tidak memenuhi kriteria, sedangkan exclusion error terjadi ketika warga yang berhak justru tidak terdaftar.
“Melalui sistem ini, masyarakat dapat memperbarui data secara langsung sehingga kesalahan data dapat diminimalkan. Pengalaman di Kabupaten Banyuwangi sebagai lokasi percontohan tahap pertama menunjukkan adanya perbaikan data yang signifikan, bahkan peningkatan basis data penerima bantuan mencapai hampir 20 persen. Kami berharap hasil serupa juga dapat dicapai di Kabupaten Badung,” katanya.
Terkait mekanisme akses, Eka menyebut masyarakat dapat menggunakan aplikasi melalui dua cara. Pertama, aktivasi dilakukan secara mandiri dengan mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Kedua, bagi warga yang belum terbiasa dengan layanan digital, proses aktivasi dapat dibantu oleh agen pendamping.
Agen pendamping, kata Eka, berasal dari unsur kepala lingkungan, anggota Karang Taruna, kelompok Dasa Wisma, serta tokoh masyarakat lainnya untuk membantu warga mengakses layanan tersebut.
Eka menambahkan, aplikasi Perlinsos merupakan bagian dari sistem data perlindungan sosial yang terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Ke depan, seluruh program bantuan pemerintah direncanakan menggunakan satu basis data yang sama atau interoperabilitas data, sehingga penyaluran bantuan dinilai lebih akurat dan terkoordinasi.
Ia menyebut data tunggal tersebut akan digunakan oleh berbagai instansi pemberi bantuan, di antaranya BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Badan Pertanahan Nasional, PLN, hingga Korlantas Polri untuk data kepemilikan kendaraan. Dengan integrasi itu, penerima bantuan yang benar-benar berhak diharapkan dapat teridentifikasi lebih jelas.
Uji coba tahap kedua ini dilaksanakan pada 2026 dan direncanakan berlangsung selama tiga bulan, mulai Juni hingga Agustus. Dalam periode tersebut, Pemkab Badung akan mengimplementasikan program secara bertahap ke 62 desa/kelurahan.
“Kami akan melaksanakan step by step di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Badung. Sebagai langkah awal, direncanakan masing-masing desa dan kelurahan melibatkan sekitar 100 keluarga penerima manfaat sebagai percontohan,” ujar Eka.
Selain itu, pemerintah pusat disebut berencana melakukan pemantauan langsung pelaksanaan program di Bali. “Informasi yang kami terima, Presiden dijadwalkan mengunjungi Provinsi Bali sebagai salah satu lokasi perluasan piloting digitalisasi bansos pada sekitar bulan Juni atau Juli mendatang untuk melihat secara langsung pelaksanaannya,” kata Eka.
