Pemerintah menegaskan keberhasilan transformasi digital di lingkungan birokrasi tidak ditentukan oleh banyaknya aplikasi yang dibuat instansi. Ukuran utamanya adalah kemampuan menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, mudah diakses, serta memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Digitalisasi dinilai semestinya menjadi alat untuk menyelesaikan persoalan publik secara efektif, bukan sekadar menghadirkan sistem atau aplikasi baru yang berpotensi membingungkan masyarakat.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menekankan perubahan pola pikir aparatur sebagai fondasi utama transformasi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu terintegrasi dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah di lapangan.
Ia menyampaikan digitalisasi tidak cukup hanya mendukung pekerjaan administratif, tetapi juga harus mendorong cara berpikir yang lebih solutif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Nezar menilai Indonesia sedang berada pada fase penting dalam transformasi digital. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, aparatur pemerintah dituntut tidak sekadar menjadi pengguna, melainkan mampu memanfaatkannya untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Ia juga menekankan bahwa keberhasilan transformasi lebih ditentukan oleh kualitas kepemimpinan dibandingkan kecanggihan teknologi yang dimiliki.
Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menghadirkan program Digital Leadership Academy (DLA) guna membekali para pengambil kebijakan di tingkat pusat dan daerah dengan kompetensi strategis. Materi program mencakup keamanan siber, tata kelola data, kecerdasan artifisial (AI), hingga integrasi layanan pemerintahan.
Melalui penguatan kapasitas itu, para pemimpin instansi diharapkan dapat menjadi penggerak perubahan. Pemerintah menargetkan transformasi digital yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, antara lain melalui birokrasi yang lebih sederhana, transparan, terintegrasi, dan responsif.
