Pemerintah kembali mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap maraknya aplikasi dan website palsu yang mengatasnamakan pendaftaran Bantuan Sosial (Bansos) tahun 2026. Modus penipuan ini dilaporkan semakin masif beredar melalui media sosial maupun pesan berantai, dengan iming-iming bantuan tunai bernilai ratusan ribu rupiah.

Kementerian Sosial Republik Indonesia menegaskan bahwa seluruh proses pengecekan dan pendataan bansos hanya dilakukan melalui kanal resmi. Masyarakat diminta tidak mengikuti tautan atau mengunduh aplikasi dari pihak ketiga yang mengklaim sebagai akses pendaftaran bansos.

Selain itu, warga diimbau tidak sembarangan mengisi data pribadi, terutama Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor handphone, karena informasi tersebut kerap menjadi target utama pelaku.

Dalam beberapa waktu terakhir, beredar sejumlah website dan aplikasi abal-abal yang mencatut program Bansos 2026. Pelaku biasanya menyebarkan tautan melalui Facebook, WhatsApp, Telegram, hingga kolom komentar media sosial.

Sejumlah ciri yang kerap muncul pada modus tersebut antara lain mengklaim sebagai pendaftaran resmi bansos, menjanjikan bantuan uang tunai hingga Rp900 ribu, meminta nomor HP untuk keperluan “verifikasi”, serta mengajak calon korban bergabung ke grup penerima bansos. Pemerintah memastikan tautan-tautan tersebut palsu.

Tujuan utama pelaku penipuan disebut untuk mengumpulkan data pribadi masyarakat, terutama kelompok yang rentan dan sangat berharap mendapatkan bantuan sosial. Masyarakat diimbau memastikan setiap informasi terkait bansos hanya berasal dari kanal resmi dan tidak mudah tergiur janji bantuan dari tautan yang tidak jelas.