JAKARTA — Pemerintah menegaskan tidak ingin Indonesia hanya menjadi pasar bagi industri kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Untuk memperkuat posisi Indonesia agar dapat menjadi pemain dalam rantai pasok global AI, pemerintah mendorong pengembangan talenta, riset, serta industri dan ekosistem AI yang dibangun oleh anak bangsa.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan Indonesia saat ini belum sepenuhnya masuk dalam rantai pasok global industri AI. Karena itu, menurut dia, langkah pembangunan harus dilakukan sejak sekarang.
Nezar menilai upaya tersebut perlu ditopang dengan pembangunan ekosistem industri AI dan penguatan talenta digital di dalam negeri. Ia juga menyinggung potensi bonus demografi yang dimiliki Indonesia sebagai modal untuk menyiapkan tenaga kerja di sektor ini.
Ia memperkirakan Indonesia membutuhkan sekitar 12 juta tenaga kerja dengan kompetensi digital pada 2030. Namun, kebutuhan tersebut dinilai tidak mungkin dipenuhi pemerintah sendiri. Nezar menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor, mulai dari perguruan tinggi, lembaga riset, hingga perusahaan teknologi global.
Nezar menyebut pemerintah telah membuka sejumlah kerja sama di bidang semikonduktor dan teknologi digital saat Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Jepang, Amerika Serikat, dan Tiongkok beberapa waktu lalu. Ia menegaskan, pengembangan talenta digital sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur dan ekosistem, sehingga universitas akan menjadi bagian penting dalam agenda tersebut.
Dalam forum diskusi bertajuk “Peta Jalan AI Indonesia untuk Kedaulatan Digital dan Ketahanan Nasional” di Jakarta, Sabtu (23/5/2026), dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Yayasan Pendidikan Universitas Presiden dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Komdigi. Kerja sama itu ditujukan untuk memperkuat pengembangan talenta digital nasional, terutama bagi mahasiswa President University.
Founder and Chairman PT Jababeka Tbk sekaligus pendiri President University dan President Club, Setyono Djuandi Darmono, menyampaikan apresiasinya atas kerja sama tersebut. Ia menilai tidak ada negara maju yang berhasil hanya mengandalkan pemerintah, dan inovasi besar membutuhkan ekosistem. Ia juga menyebut President University sejak awal dibangun di kawasan industri agar pendidikan tidak terpisah dari kebutuhan dunia nyata.
Sejumlah peserta diskusi turut menyoroti pentingnya percepatan implementasi AI secara nasional melalui kolaborasi konkret. Sayed Musaddiq menilai implementasi AI di Indonesia perlu didorong lebih agresif melalui program-program nyata agar tidak tertinggal dari negara lain.
Alumni Lemhannas Program Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Andrie Tjioe mengusulkan program pelatihan AI bagi para guru di Indonesia untuk mempercepat lahirnya talenta digital sejak dini, sebagaimana pernah dilakukan pemerintah sebelumnya. Andrie menyatakan siap bekerja sama karena pihaknya telah memiliki training center untuk robotik, AI, dan drone, termasuk pengembangan pusat riset dan inovasi AI. Menurut dia, tanpa pelatihan, pengembangan akan sulit berjalan dan kedaulatan digital bisa tercapai, tetapi membutuhkan waktu lebih lama.
