Sebanyak 70 dari 99 unit administrasi tingkat komune di sebuah provinsi tercatat memiliki hutan dan lahan hutan dengan luas total lebih dari 174.000 hektar. Dari luasan tersebut, sekitar 70% masuk kategori rawan kebakaran dan terkonsentrasi di 43 komune yang dinilai berisiko tinggi. Untuk menjaga kawasan yang luas itu, pemerintah setempat menyiagakan 607 gugus tugas perlindungan hutan serta pencegahan dan pengendalian kebakaran dengan lebih dari 8.500 anggota.
Selain itu, provinsi menugaskan 64 pegawai negeri sipil untuk bekerja secara rutin di wilayah yang memiliki kawasan hutan luas. Namun, jumlah petugas pengelolaan dan perlindungan hutan dinilai masih belum sebanding dengan kebutuhan di lapangan. Luas wilayah, medan yang kompleks, serta cakupan kerja yang membuat setiap petugas bertanggung jawab atas 3–5 kecamatan—banyak di antaranya jauh dari pusat dan sulit diakses—membuat inspeksi tradisional dinilai tidak lagi optimal.
Tantangan bertambah seiring perubahan iklim yang makin sulit diprediksi dan meningkatkan risiko kebakaran serta kerusakan sumber daya hutan. Pada musim kemarau 2024–2025, provinsi tersebut mengalami 51 kebakaran hutan. Dari jumlah itu, 17 kejadian merusak hampir 50 hektar hutan dan menimbulkan kerugian ekonomi sekitar 10 miliar VND, di luar dampak terhadap lingkungan ekologi serta keamanan dan ketertiban setempat.
Kondisi tersebut mendorong kebutuhan pembaruan metode pengelolaan, dari patroli manual menuju pemantauan cerdas dengan memanfaatkan teknologi sebagai pendukung kerja petugas kehutanan. Sejak 2023, Dinas Perlindungan Hutan Provinsi membangun sistem pemantauan dan pengelolaan perlindungan hutan berbasis kamera pintar yang terhubung dengan pusat kendali data terpusat.
Di tingkat dinas, didirikan Pusat Pemantauan, Pengelolaan, dan Perlindungan Hutan yang disebut sebagai terobosan penerapan sains dan teknologi di sektor kehutanan. Dengan anggaran hampir 20 miliar VND, unit ini membangun sistem kamera sinkron yang dipasang di titik-titik tinggi, dapat berputar 360 derajat, beroperasi 24 jam sehari dalam berbagai kondisi cuaca, serta ditempatkan di pintu masuk hutan pada area-area kunci yang memiliki luasan besar.
Wakil Kepala Dinas Perlindungan Hutan Provinsi, Nguyen Van Hieu, menyatakan kamera mampu memindai dan merekam dengan jelas wajah orang serta kendaraan yang keluar-masuk hutan, sekaligus mendeteksi asap dan sumber panas tidak biasa sejak awal kemunculannya. Menurut dia, sistem ini juga membantu memantau deforestasi dan perambahan lahan hutan, mendukung statistik dan penilaian perubahan sumber daya hijau. Digitalisasi data disebut dapat mengurangi waktu kerja lapangan, menghemat tenaga dan biaya, serta meningkatkan akurasi pengelolaan.
Seiring pengoperasian pusat pemantauan, dinas terkait juga memperkuat penggunaan drone, citra penginderaan jauh, dan rambu peringatan kebakaran hutan otomatis untuk meningkatkan kemampuan pemantauan, pengelolaan, dan perlindungan hutan.
Salah satu contoh penerapan teknologi digital dilakukan Unit Pengelolaan Hutan Antar-Komunitas Son Dong yang mengelola sekitar 63.000 hektar lahan hutan dan kehutanan di delapan komune: Son Dong, An Lac, Van Son, Duong Huu, Tay Yen Tu, Tuan Dao, Yen Dinh, dan Dai Son. Wilayah ini disebut memiliki area hutan terbesar di provinsi, dengan medan kompleks serta risiko kebakaran dan deforestasi yang tinggi.
Kepala Pos Penjaga Hutan Antar-Komunitas Son Dong, Nguyen Minh Hai, mengatakan sebelumnya petugas harus rutin melakukan inspeksi lapangan yang memakan waktu dan tenaga, serta membutuhkan peta dan perangkat GPS. Kini, dengan aplikasi FRMS Mobile di ponsel pintar, petugas dapat membatasi dan mengidentifikasi perubahan area hutan tanpa menggunakan peta kertas.
Perangkat lunak tersebut mendukung pengukuran, inspeksi lapangan, dan pengelolaan nomor petak hutan, status hutan, nama pemilik hutan, jenis pohon, tahun penanaman, hingga volume kayu secara lebih cepat dan akurat. Perubahan status hutan juga diintegrasikan ke dalam sistem untuk pemantauan dan pengelolaan terpusat.
Digitalisasi dan sinkronisasi data ini dinilai membuat pemantauan hutan lebih ilmiah, transparan, dan efektif, termasuk memperpendek “waktu emas” penanggulangan kebakaran. Sejak awal tahun, provinsi tersebut dilaporkan hanya mengalami dua kebakaran hutan. Karena deteksi dini, total area terbakar kecil dan tidak menimbulkan kerusakan pada pohon. Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, jumlah kebakaran berkurang tiga kejadian, total area terbakar turun 36,9 hektar (turun 95,6%), dan total area rusak turun 6,1 hektar.
Contoh lain terjadi pada awal 2025 ketika sistem kamera mendeteksi risiko kebakaran tinggi di kawasan puncak Non Vua. Dinas Perlindungan Hutan Provinsi berkoordinasi dengan milisi, polisi, dan unit perlindungan hutan antar kelurahan/komune di Bac Giang untuk segera memadamkan api. Sementara itu, setelah terdeteksi kebakaran kecil di kawasan Khe Ro, Komune An Lac, perangkat pintar melaporkan situasi meski jaraknya lebih dari 100 km. Pimpinan dinas kemudian mengarahkan otoritas setempat untuk segera mendekati dan menangani kejadian.
Dalam laporan yang sama disebutkan Bac Ninh menjadi salah satu daerah terdepan secara nasional dalam penerapan teknologi modern untuk pengelolaan dan perlindungan hutan, serta mendapat apresiasi tinggi dari Departemen Kehutanan dan Perlindungan Hutan di bawah Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup.
Ke depan, pasukan perlindungan hutan di provinsi tersebut menyatakan akan terus mendorong penerapan teknologi informasi dan transformasi digital. Upaya itu mencakup penguatan penggunaan perangkat lunak, peralatan, dan citra penginderaan jauh untuk memantau perubahan hutan, mencegah dan menangani kebakaran, serta mendeteksi pelanggaran, disertai penekanan pada pelatihan dan peningkatan keterampilan petugas agar sesuai dengan tuntutan situasi baru.
