Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Provinsi Papua Barat Daya menjadi organisasi perangkat daerah (OPD) kedua yang memaparkan laporan pertanggungjawaban dan program kerja dalam APBD kepada Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur Tahun 2025.

Pemaparan kinerja yang disampaikan Kepala Diskominfo SP Papua Barat Daya, Eltje S. Doo, berlangsung dalam rapat dengar pendapat (RDP) di ruang rapat DPRP setempat, Jumat (10/4/2026).

Ketua Pansus LKPJ, Cartensz Malibela, S.IP, mengapresiasi kehadiran Diskominfo SP yang datang dengan personel lengkap. Namun, ia menyampaikan bahwa berdasarkan hasil telaah dokumen yang disajikan, ditemukan ketidaksesuaian dengan paparan dalam RDP. Karena itu, Pansus berencana melakukan pendalaman lebih lanjut di OPD tersebut.

Cartensz menambahkan, Pansus juga mencatat sejumlah hal terkait program-program unggulan atau prioritas Diskominfo SP, khususnya yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya dalam LKPJ Tahun 2025. Menurutnya, hal itu diperlukan agar capaian kinerja dan arah kebijakan yang telah dijalankan dapat terlihat lebih jelas.

Wakil Ketua Pansus LKPJ, Yanto Yatam, menyoroti peran strategis Diskominfo SP yang dinilai sangat penting. Ia menilai tanpa akses informasi yang memadai, suatu daerah berisiko tertinggal dan tidak mampu mengikuti perkembangan.

Salah satu catatan utama Pansus, kata Yanto, berkaitan dengan pengadaan dan pemerataan jaringan internet. Ia menyebut layanan tersebut hingga kini belum menjangkau secara optimal, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Yanto menilai kondisi itu perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena keterbatasan akses informasi dapat berdampak pada stabilitas daerah, termasuk potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia mendorong agar wilayah 3T menjadi prioritas utama, serta menekankan pentingnya kehadiran pemerintah melalui Diskominfo SP untuk memastikan infrastruktur digital seperti jaringan internet dan menara telekomunikasi dapat berfungsi dengan baik dan merata.

Selain pemerataan, Yanto juga menyoroti kualitas layanan. Ia menyebut Pansus menemukan sejumlah daerah yang sudah memiliki infrastruktur seperti tower, namun kualitas jaringan internetnya masih belum optimal. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan perlunya peningkatan mutu layanan, tidak hanya pembangunan fisik semata.