Aplikasi trading kripto adalah platform digital untuk membeli, menjual, dan memperdagangkan aset kripto seperti Bitcoin dan Ethereum. Di Indonesia, aspek legalitas menjadi salah satu pertimbangan utama karena platform yang beroperasi secara resmi disebut perlu terdaftar dan mengantongi izin sebagai Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), setelah pengawasan aset kripto beralih ke OJK sejak 2023.
Dalam konteks trading, pengguna umumnya mengejar keuntungan dari selisih harga. Karena itu, pemilihan aplikasi bukan hanya menyangkut kemudahan transaksi, tetapi juga menyentuh isu keamanan, kepatuhan pajak, dan perlindungan konsumen. Platform yang tidak memiliki izin PAKD dari OJK disebut beroperasi di luar kerangka hukum Indonesia, sehingga dinilai dapat memunculkan risiko terkait perlindungan pengguna dan aspek pajak.
Salah satu aplikasi yang disebut berizin dan diawasi OJK adalah Pluang. Platform ini disebut memiliki lebih dari 12 juta pengguna aktif dan menawarkan pendekatan multi-aset dalam satu aplikasi. Disebutkan pula bahwa transaksi Pluang tercatat di Central Finansial X (CFX) dan Kliring Komoditi Indonesia (KKI), yang diklaim memberi lapisan perlindungan tambahan dibanding platform asing yang tidak berizin.
Dalam daftar fitur yang disorot, Pluang disebut menyediakan lebih dari 2.000 produk investasi dalam satu aplikasi, termasuk kripto, saham Amerika (NYSE/Nasdaq), ETF AS, emas dan perak, reksa dana, serta derivatif seperti Crypto Perps dan Options Saham AS. Untuk kripto, Pluang disebut menawarkan lebih dari 600 koin. Dari sisi akses rupiah, platform ini disebut mendukung deposit dan penarikan melalui transfer bank lokal, QRIS, dan e-wallet.
Pluang juga menonjolkan fitur analisis pasar bernama Aura AI untuk membantu analisis fundamental dan teknikal, integrasi grafik TradingView, serta fitur manajemen risiko seperti Take Profit dan Stop Loss otomatis. Untuk produk berleverage, disebut tersedia hingga 25× pada Crypto Futures dan 4× untuk Saham AS yang dapat diperdagangkan 24 jam, dengan biaya 0%. Selain itu, Pluang menyebut pemotongan pajak final dilakukan otomatis di setiap transaksi, sehingga pengguna tidak perlu pelaporan manual.
Selain Pluang, sejumlah platform lain juga dicantumkan sebagai aplikasi populer di Indonesia, dengan pembeda utama pada status izin OJK, jumlah aset, dan fitur. Dalam daftar tersebut, beberapa platform yang disebut berizin OJK antara lain Tokocrypto (406 koin; spot), Pintu (300+; termasuk futures pada Pintu Pro hingga 25×), Ajaib Alpha (400+; futures hingga 25×), Triv (700+), Nanovest (300+; tanpa leverage), serta Finex (spot trading dalam IDR). Sementara itu, beberapa platform global dicantumkan belum berizin OJK, seperti Binance, Bybit, Coinbase, Webull, eToro, dan Robinhood.
Dalam ringkasan perbandingan, Tokocrypto disebut unggul pada dukungan DeFi, meme token, IDR fiat, dan token TKO, tetapi tidak menyediakan crypto futures. Pintu disebut menawarkan UI yang bersih, spot trading, serta futures melalui Pintu Pro, namun fokus pada kripto dan tidak mencantumkan akses ke saham AS, ETF, atau reksa dana. Ajaib Alpha disebut menggabungkan kripto dan saham Amerika, serta menyediakan fitur Auto Buy/Sell dan futures, tetapi ekosistemnya disebut masih lebih terbatas dibanding Pluang dari sisi jumlah produk.
Untuk platform global, Binance disebut memiliki ekosistem luas dan leverage hingga 125×, sedangkan Bybit dikenal pada derivatif dengan leverage hingga 200× serta fitur copy trading. Namun keduanya disebut belum mengantongi izin PAKD dari OJK. Coinbase disebut memiliki reputasi keamanan global dan menyediakan staking serta wallet, tetapi juga disebut belum berizin OJK dan tidak mendukung IDR secara langsung. Dalam catatan yang sama, penggunaan platform tanpa izin OJK disebut berpotensi menimbulkan persoalan pajak dan lemahnya perlindungan konsumen bagi pengguna di Indonesia.
Bagi pemula yang ingin mulai membeli Bitcoin, panduan yang dicantumkan mencakup langkah umum: mengunduh aplikasi, membuat akun, melakukan verifikasi identitas (e-KYC) dengan KTP dan swafoto, melakukan deposit rupiah, memilih aset kripto yang ingin dibeli, mengeksekusi order (market atau limit), lalu memantau portofolio. Pengguna juga diingatkan untuk memanfaatkan fitur manajemen risiko seperti Stop Loss dan Take Profit, serta memperhatikan aspek pajak final yang pada platform tertentu disebut dipotong otomatis.
Sejumlah tips pemilihan aplikasi yang ditekankan meliputi memprioritaskan izin OJK/PAKD, membandingkan biaya transaksi (maker/taker, spread, dan biaya penarikan), menggunakan fitur manajemen risiko, memulai dari aset yang lebih dikenal seperti BTC atau ETH sebelum masuk altcoin, serta memanfaatkan fitur edukasi dan informasi pasar yang tersedia di aplikasi.
Di bagian penutup, artikel menekankan bahwa memilih aplikasi trading kripto berdampak pada peluang dan risiko. Untuk pengguna di Indonesia, prioritas disebut sebaiknya diberikan pada platform berizin OJK, mendukung transaksi rupiah, dan menyediakan fitur yang memudahkan kepatuhan pajak. Artikel juga menegaskan bahwa informasi ini bersifat edukatif dan informatif, bukan rekomendasi investasi, serta mengingatkan bahwa aset kripto memiliki volatilitas tinggi dan berisiko menyebabkan kerugian, termasuk kehilangan modal.
