Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperketat pengawasan ruang digital nasional. Penegasan itu ditunjukkan melalui inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid ke kantor Meta Indonesia, guna memastikan kepatuhan platform digital terhadap regulasi yang berlaku.
Dalam kunjungan tersebut, Meutya didampingi perwakilan sejumlah lembaga negara, yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Bareskrim Polri, serta Satuan Siber (Satsiber) TNI.
Saat sidak, pemerintah menyoroti temuan konten bermasalah pada beberapa platform Meta, seperti Instagram dan Facebook. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah peredaran misinformasi di media sosial, termasuk narasi gerakan anti-vaksin.
“Salah satu isu yang menjadi perhatian pemerintah adalah peredaran misinformasi di media sosial, termasuk narasi gerakan anti-vaksin,” ujar Meutya, Rabu (4/3/2026) di Kantor Meta Indonesia, Jakarta.
Meski demikian, Meutya menekankan bahwa persoalan yang dinilai lebih krusial adalah dampak polarisasi yang berpotensi memicu perpecahan di tengah masyarakat serta merusak nilai persatuan dan demokrasi.
Terkait tingkat kepatuhan (compliance) Meta terhadap regulasi di Indonesia, Meutya menyebut angkanya masih berada di kisaran 30 persen.
