JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya menyampaikan penjelasan dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI terkait sejumlah isu, mulai dari kendala pada sistem Coretax, kebocoran pendapatan tambang, hingga program pemberdayaan UMKM.

Dalam rapat tersebut, Purbaya mengaku baru mengetahui adanya hambatan pada antarmuka (interface) Coretax yang membuat perusahaan besar seolah “terpaksa” menggunakan jasa pihak ketiga agar proses berjalan lebih cepat.

“Saya bingung, perusahaan besar kok tidak ada yang komplain? Rupanya ada perusahaan jasa aplikasi perpajakan yang berdiri di antara Coretax dan perusahaan besar itu. Jadi kalau pakai itu, cepat,” ujar Purbaya.

Selain membahas Coretax, Purbaya juga meminta dukungan politik dari Komisi XI DPR RI untuk merestui rencana pengalihan pengelolaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) ke bawah kendalinya melalui Danantara. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan program pemberdayaan UMKM berjalan efektif dan benar-benar mendorong pelaku usaha “naik kelas”.

“Sebagai ekonom, saya tergelitik. Kita punya KUR bertahun-tahun, tapi kenapa UMKM yang betul-betul naik kelas itu tidak ada? Bahkan banyak yang komplain KUR itu susah dan yang dapat itu-itu saja,” kata Purbaya.

Ia menyampaikan secara terbuka permintaan restu kepada Komisi XI agar PNM dapat ditarik dari struktur yang ada saat ini, yang disebutnya berada di bawah BRI, untuk masuk ke dalam ekosistem kementeriannya.

“Saya sedang propose ini mudah-mudahan berhasil. Saya sedang propose ke Danantara, PNM kasih ke saya. Saya minta dukungan Bapak-Bapak di Komisi XI supaya ini bisa kita eksekusi,” tegas Purbaya.