BERITA TERKINI
Menaker Yassierli Ajak Negara Asia Pasifik Perkuat Kerja Sama Pelatihan Hadapi Disrupsi Teknologi dan AI

Menaker Yassierli Ajak Negara Asia Pasifik Perkuat Kerja Sama Pelatihan Hadapi Disrupsi Teknologi dan AI

JENEWA — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengajak negara-negara anggota Asia Pacific Group (ASPAG) memperkuat kerja sama pelatihan dan pengembangan keterampilan masa depan untuk merespons perubahan dunia kerja akibat disrupsi teknologi dan kecerdasan buatan (AI).

Ajakan itu disampaikan Yassierli dalam Asia Pacific Group Ministerial Meeting yang menjadi bagian dari rangkaian Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference/ILC) ke-114 di Jenewa, Swiss, Selasa (9/6/2026).

“Indonesia percaya, kerja sama antarnegara kini semakin penting. Tantangan ketenagakerjaan tidak bisa dihadapi sendiri. Kekuatan kita ada pada kemauan untuk saling berbagi praktik baik dan saling belajar,” kata Yassierli.

Menurut Yassierli, negara-negara Asia Pasifik menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang semakin kompleks, mulai dari pengangguran, meningkatnya pekerjaan informal, risiko pergeseran pekerjaan akibat disrupsi teknologi dan AI, hingga kebutuhan kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif agar tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal.

Ia menilai, kerja sama antarnegara diperlukan agar setiap negara dapat saling berbagi pengalaman, kebijakan, dan praktik baik dalam menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri, sekaligus memastikan pekerja tetap memperoleh perlindungan yang layak.

Dalam kesempatan itu, Yassierli juga memaparkan arah kebijakan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pengembangan keterampilan sebagai prioritas untuk menjawab ketidaksesuaian antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan industri yang terus berubah.

Salah satu langkah yang disebutkan adalah Program Pemagangan Nasional bagi lulusan perguruan tinggi. Program tersebut menawarkan pengalaman kerja terstruktur selama enam bulan di industri, dengan dukungan uang saku dari pemerintah setara upah minimum. Tahun ini, program itu ditargetkan menjangkau 150.000 peserta.

Pemerintah juga menjalankan Program Pelatihan Vokasi Nasional yang menyasar lulusan sekolah menengah atas dan sederajat, dengan target 300.000 peserta.

Yassierli menegaskan, kedua program itu dirancang inklusif dengan membuka kesempatan peningkatan keterampilan secara setara bagi perempuan, penyandang disabilitas, serta masyarakat dari wilayah terpencil dan perbatasan.

Ia menilai kerja sama keterampilan masa depan penting karena perubahan dunia kerja sudah terasa dalam kehidupan sehari-hari. Pencari kerja membutuhkan pelatihan yang sesuai kebutuhan industri, lulusan baru membutuhkan pengalaman kerja, pekerja membutuhkan keterampilan baru agar tetap relevan, dan kelompok rentan membutuhkan akses yang lebih adil untuk masuk ke pasar kerja.

Dalam forum ASPAG, Indonesia juga membuka ruang kerja sama pada sejumlah bidang prioritas, meliputi pengembangan kurikulum pelatihan vokasi untuk keterampilan masa depan, pembentukan pusat pelatihan bagi penyandang disabilitas, pengembangan komunitas di sektor pertanian, serta pembentukan klinik produktivitas dan pusat teknologi tepat guna.

Menurut Yassierli, bidang kerja sama tersebut dapat memberi manfaat nyata bagi pekerja dan masyarakat. Kurikulum vokasi diperlukan agar pelatihan selaras dengan kebutuhan industri. Pusat pelatihan bagi penyandang disabilitas dinilai penting untuk membuka akses kerja yang lebih setara. Sementara pengembangan komunitas pertanian ditujukan untuk membantu masyarakat meningkatkan produktivitas, dan klinik produktivitas serta pusat teknologi tepat guna diharapkan membantu pekerja serta pelaku usaha beradaptasi dengan perubahan.

“Indonesia siap berbagi dan belajar. Kita memiliki banyak hal yang dapat saling ditawarkan untuk membangun kawasan yang lebih kuat dan tangguh bagi para pekerja,” ujar Yassierli.

Melalui kerja sama ASPAG, Indonesia ingin memastikan perubahan teknologi dan industri tidak membuat pekerja tertinggal, melainkan menjadi peluang untuk memperluas keterampilan, membuka akses kerja yang lebih adil, dan memperkuat perlindungan pekerja.