BERITA TERKINI
Megawati: Laut Perlu Jadi Pusat Geopolitik dan Inovasi Nasional

Megawati: Laut Perlu Jadi Pusat Geopolitik dan Inovasi Nasional

Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri mendorong agar laut dijadikan pusat geopolitik dan inovasi nasional. Dorongan itu disampaikan dalam forum National Policy Dialogue bertajuk Kedaulatan Kelautan Berbasis Kekayaan Hayati Kelautan yang digelar Universitas Gadjah Mada (UGM) di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (22/5).

Megawati menilai, secara historis geopolitik dapat menjawab masa depan, terlebih Indonesia memiliki posisi geostrategis dan geoekonomi, serta kekayaan hayati yang besar. Ia menekankan bahwa biodiversitas laut Indonesia dapat menjadi basis lahirnya berbagai pengembangan, mulai dari industri farmasi, bioteknologi kelautan, energi baru terbarukan, ekonomi karbon biru, produksi pangan, hingga inovasi masa depan.

Ia juga meyakini ilmu pengetahuan dan inovasi di Indonesia mampu menjadikan laut sebagai landasan kemajuan peradaban. Untuk mewujudkan hal tersebut, Megawati menyebut BRIN perlu mengintegrasikan riset ke industri dan kebijakan publik dalam satu ekosistem inovasi nasional.

Menurutnya, diperlukan orkestrasi besar antara negara, perguruan tinggi, peneliti, industri, dan masyarakat. Ia menilai pembangunan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan irama, arah, dan tujuan yang sama menuju Indonesia yang berdaulat, merdeka, dan berdikari.

Menanggapi pernyataan itu, Rektor UGM Ova Emilia menyatakan UGM bersama berbagai universitas di Indonesia siap menjadi mitra strategis BRIN dan pemangku kepentingan lain untuk membangun ekosistem ekonomi biru di Indonesia yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing global.

Ova menilai geopolitik kelautan Indonesia merupakan ruang strategis yang menentukan posisi Indonesia di tingkat global. Ia menegaskan komitmen UGM untuk memperkuat peran dalam pengembangan riset, inovasi, pendidikan, dan hilirisasi di bidang kelautan dan kemaritiman, termasuk mendukung kebijakan berbasis bukti yang berdampak terhadap pembangunan nasional.