BERITA TERKINI
Megawati Dorong Laut Jadi Pusat Geopolitik dan Inovasi Nasional

Megawati Dorong Laut Jadi Pusat Geopolitik dan Inovasi Nasional

Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri mendorong agar laut ditempatkan sebagai pusat geopolitik dan inovasi nasional. Dorongan itu disampaikan dalam forum National Policy Dialogue bertajuk “Kedaulatan Kelautan Berbasis Kekayaan Hayati Kelautan” yang digelar Universitas Gadjah Mada (UGM) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat, 22 Mei 2026.

Megawati menilai geopolitik, secara historis, dapat menjawab masa depan. Ia juga menyoroti posisi Indonesia yang memiliki nilai geostrategis, geoekonomi, serta kekayaan hayati yang besar.

Menurut Megawati, biodiversitas laut Indonesia dapat menjadi landasan pengembangan berbagai sektor, mulai dari industri farmasi, bioteknologi kelautan, energi baru terbarukan, ekonomi karbon biru, produksi pangan, hingga beragam inovasi masa depan lainnya. Ia menyatakan keyakinannya bahwa ilmu pengetahuan dan inovasi di Indonesia mampu menjadikan laut sebagai landasan kemajuan peradaban.

Untuk mewujudkan arah tersebut, Megawati menekankan pentingnya kemampuan BRIN mengintegrasikan riset ke industri dan kebijakan publik dalam satu ekosistem inovasi nasional. Dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 23 Mei 2026, ia menyebut diperlukan orkestrasi besar antara negara, perguruan tinggi, peneliti, industri, dan masyarakat agar pembangunan berjalan seirama menuju tujuan yang sama.

Menanggapi hal itu, Rektor UGM Ova Emilia menyatakan UGM bersama berbagai universitas di Indonesia siap menjadi mitra strategis BRIN dan para pemangku kepentingan lainnya dalam membangun ekosistem ekonomi biru di Indonesia yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing global.

Ova menilai geopolitik kelautan Indonesia merupakan ruang strategis yang menentukan posisi Indonesia di tingkat global. Ia juga menegaskan komitmen UGM untuk memperkuat peran dalam pengembangan riset, inovasi, pendidikan, dan hilirisasi di bidang kelautan dan kemaritiman, termasuk mendukung kebijakan berbasis bukti yang berdampak terhadap pembangunan nasional.