Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) melalui Komisi IV menggelar rapat kerja bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Papua untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Papua Tahun 2025. Rapat berlangsung di ruang Komisi IV DPR Papua, Jayapura, Kamis (9/4/2026), dan turut dihadiri Wakil Ketua II DPR Papua, Mukri M. Hamadi.
Dalam rapat tersebut, Komisi IV menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Diskominfo Papua, terutama terkait pelaksanaan program dan realisasi anggaran sepanjang 2025. Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Y. Betaubun, mengatakan hasil pemaparan dan evaluasi menunjukkan kesesuaian antara realisasi fisik dan realisasi keuangan program yang dijalankan.
Menurut Joni, realisasi fisik program Diskominfo Papua pada 2025 mencapai 100 persen dan realisasi keuangan dinilai seimbang dengan capaian tersebut. Ia menyebut hal itu sebagai indikator kinerja yang baik dan akuntabel.
Joni menambahkan, hasil pembahasan rapat kerja akan dirumuskan menjadi rekomendasi yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Papua untuk ditindaklanjuti.
Salah satu perhatian utama Komisi IV adalah keberlanjutan program internet gratis yang dinilai berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya di wilayah dengan akses telekomunikasi yang masih terbatas. Komisi IV mendorong agar program tersebut tidak hanya dilanjutkan, tetapi juga ditingkatkan.
Komisi IV juga menyampaikan telah melakukan peninjauan lapangan dan menemukan respons positif masyarakat terhadap layanan internet gratis. Karena itu, Komisi IV meminta pemerintah provinsi melalui gubernur, wakil gubernur, dan tim anggaran tetap mengalokasikan anggaran agar layanan dapat menjangkau hingga kampung-kampung.
Secara umum, Komisi IV menilai seluruh program yang dijalankan Diskominfo Papua pada 2025 terealisasi 100 persen. DPR Papua pun menyampaikan penghargaan kepada jajaran Diskominfo atas dedikasi dan kinerja yang ditunjukkan.
Kepala Diskominfo Papua, Jeri Agus Yudianto, menyampaikan terima kasih atas apresiasi dari DPR Papua. Ia menegaskan data yang disampaikan dalam LKPJ merupakan kondisi riil di lapangan dan menjadi bagian dari pertanggungjawaban pemerintah daerah.
Jeri menyatakan keberlanjutan program yang menyentuh masyarakat tetap menjadi perhatian, sesuai arahan gubernur. Ia juga menegaskan komitmen Diskominfo untuk terus bersinergi dengan DPR Papua agar program berdampak langsung bagi masyarakat dapat berjalan optimal.
Dalam pelaksanaannya pada 2025, Diskominfo Papua menyediakan layanan internet gratis di sekitar 350 lokasi, terutama di wilayah terpencil yang belum terjangkau jaringan operator secara maksimal. Layanan tersebut didukung teknologi satelit VSAT yang memungkinkan akses internet tersedia secara gratis bagi masyarakat selama satu tahun.
Selain itu, Diskominfo Papua juga menyediakan layanan internet di sekitar 250 lokasi lainnya, termasuk rumah ibadah dan asrama mahasiswa, melalui jaringan PT Telkom Indonesia seperti IndiHome dan IndiBiz.
Di luar pengembangan layanan internet, Diskominfo Papua turut mengawal implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
Melalui sinergi legislatif dan eksekutif, DPR Papua berharap berbagai program digital yang telah berjalan dapat terus ditingkatkan sehingga manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat, terutama di wilayah terpencil di Papua.
