Perkembangan teknologi digital, big data, dan kecerdasan buatan (AI) dinilai membuka peluang besar bagi percepatan ekonomi hijau. Berbagai studi internasional menunjukkan AI berpotensi membantu menurunkan emisi global sebesar 5–10% pada 2030 melalui optimalisasi sistem energi, transportasi, dan manufaktur, sekaligus meningkatkan efisiensi tata kelola serta penggunaan sumber daya.
Di Vietnam, gelombang inovasi hijau mulai terbentuk seiring tumbuhnya ekosistem startup. Dari lebih dari 4.000 bisnis rintisan yang ada, sekitar 200–300 di antaranya mengembangkan solusi di bidang energi terbarukan, teknologi lingkungan, pertanian berkelanjutan, dan ekonomi sirkular. Sejumlah model usaha juga menunjukkan potensi mengubah sumber daya terbuang menjadi nilai ekonomi baru, seperti Vietfiber yang memanfaatkan serat nanas untuk menghasilkan biomaterial guna mengurangi air limbah dan bahan kimia dalam produksi, serta Net Zero Pallet yang menggunakan limbah pertanian untuk menciptakan material alternatif pengganti kayu industri.
Upaya transisi hijau di Vietnam turut ditopang kebijakan, mulai dari Strategi Pertumbuhan Hijau Nasional 2012 hingga Strategi 2021–2030 dengan visi sampai 2050, serta berbagai program pendukung bisnis berkelanjutan. Namun, pergeseran menuju ekonomi rendah emisi juga memberi tekanan bagi pelaku usaha. Di tengah fluktuasi harga energi dan standar lingkungan yang semakin ketat dari pasar ekspor, perusahaan menghadapi tekanan ganda: biaya input meningkat, sementara tuntutan untuk menghijaukan produksi terus menguat. Dalam situasi ini, transisi hijau menjadi syarat penting untuk menjaga daya saing.
Risiko perubahan iklim juga menjadi latar kuat bagi agenda tersebut. Di Vietnam, dampak perubahan iklim diperkirakan menimbulkan kerugian sekitar 3,2% dari PDB setiap tahun. Kementerian Sains dan Teknologi menilai transformasi hijau baru dapat menjadi pendorong pertumbuhan jangka panjang bila didukung ekosistem teknologi hijau yang komprehensif, mencakup institusi, infrastruktur, sumber daya manusia, data, dan teknologi. Dalam konteks ini, sains dan teknologi dipandang kian penting dalam penerapan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG).
Dari sisi kebijakan, Dr. Tran Van Khai, Wakil Ketua Komite Sains, Teknologi, dan Lingkungan Majelis Nasional, menekankan transformasi hijau hanya akan berhasil jika dikaitkan dengan transformasi digital. Teknologi seperti AI, Internet of Things (IoT), dan big data dinilai dapat membantu bisnis mengukur emisi, memastikan transparansi data ESG, serta meningkatkan efisiensi sumber daya.
Meski demikian, implementasi di lapangan masih menunjukkan kesenjangan antara potensi teknologi dan penerapannya. Salah satu penyebab utama adalah lemahnya konektivitas antarpemangku kepentingan dalam ekosistem inovasi, mulai dari lembaga penelitian dan universitas hingga dunia usaha dan regulator.
Profesor Madya Dr. Nguyen The Chinh, Wakil Presiden Asosiasi Ekonomi Lingkungan Vietnam, menilai mekanisme insentif pembangunan hijau belum sinkron, sumber daya finansial terbatas, dan masih terjadi kekurangan tenaga terampil untuk mengoperasikan teknologi hijau. Ia juga menyoroti koordinasi antara tiga pihak—Negara, lembaga penelitian, dan bisnis—yang belum efektif, sehingga banyak temuan riset tidak berlanjut ke produksi. Sejumlah ahli mendorong model kerja sama berbasis prinsip “desain bersama - implementasi bersama - berbagi bersama”, dengan bisnis sebagai pusat ekosistem inovasi.
Kendala lain yang dianggap krusial adalah mekanisme transfer teknologi. Agar teknologi hijau dapat dipraktikkan, hubungan antara lembaga penelitian, universitas, dan bisnis perlu diperkuat melalui pendekatan berbasis kebutuhan. Dalam skema ini, daerah dan perusahaan mengidentifikasi masalah, lembaga penelitian atau universitas mengembangkan solusi, lalu bisnis mengatur implementasi dan memperluasnya ke pasar. Pendekatan tersebut dinilai dapat menjembatani jarak antara riset dan aplikasi, sekaligus mendorong inovasi yang selaras kebutuhan ekonomi.
Sejumlah inovasi juga disebut memerlukan lingkungan uji coba yang sesuai agar dapat berkembang. Model seperti WoodID atau kredit hijau P-Coin menunjukkan bahwa ketika diterapkan dalam mekanisme pengujian kebijakan (sandbox), solusi teknologi dapat lebih cepat disempurnakan dan disebarluaskan ke praktik.
Selain institusi dan teknologi, pembiayaan menjadi faktor penting dalam transformasi hijau. Sejumlah program kredit mulai mengarahkan modal ke sektor produksi berkelanjutan, termasuk pinjaman untuk pertanian berteknologi tinggi, pengembangan rantai nilai OCOP (Satu Komune Satu Produk), serta proyek beras berkualitas tinggi dan rendah emisi di Delta Mekong dengan suku bunga preferensial bagi sektor prioritas.
Menurut Bank Negara Vietnam, pada akhir 2025 kredit hijau yang beredar diperkirakan mencapai hampir 780 triliun VND, setara sekitar 4,19% dari total pinjaman beredar di seluruh perekonomian. Meski porsinya masih relatif rendah, tren peningkatan kredit hijau menunjukkan pergeseran aliran modal secara bertahap menuju produksi berkelanjutan.
Namun, kebutuhan sumber daya untuk transisi hijau dinilai tetap besar. Bank Negara Vietnam menyarankan kebijakan dukungan suku bunga 2% per tahun bagi sektor swasta untuk menjalankan proyek hijau sesuai Resolusi 198/2025/QH15 Majelis Nasional. Pemerintah juga meluncurkan kampanye untuk mendorong “Inovasi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, transformasi digital, dan transformasi hijau” guna membangkitkan semangat proaktif dan kreatif masyarakat dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam manajemen, produksi, serta kehidupan sehari-hari.
Dalam kerangka yang lebih luas, Resolusi No. 57-NQ/TW dari Politbiro menegaskan sains, teknologi, inovasi, dan transformasi digital sebagai landasan pengembangan kekuatan produktif baru. Dengan pembentukan institusi oleh Negara, pengembangan teknologi oleh lembaga penelitian, dan hadirnya solusi ke pasar oleh perusahaan, ekosistem inovasi diharapkan semakin lengkap sehingga transformasi hijau dapat bergerak dari orientasi kebijakan menjadi pendorong nyata bagi pertumbuhan berkelanjutan.
