Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mencatat sebanyak 3.029 desa di Indonesia masih berstatus blank spot atau belum memiliki akses internet hingga tahun 2026. Kondisi ini dinilai memperlebar kesenjangan akses digital secara nasional.
Asisten Deputi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polkam, Agus Pandu Purnama, mengatakan angka tersebut menunjukkan tantangan besar pemerintah dalam mewujudkan pemerataan akses internet, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan.
Menurut Agus, ribuan desa tanpa internet tidak sekadar mencerminkan data statistik, melainkan menggambarkan ketimpangan yang berdampak pada keterbatasan layanan pendidikan, perkembangan ekonomi digital, hingga akses informasi masyarakat.
Ia juga menyoroti pergeseran persaingan global yang kini bertumpu pada supremasi teknologi komunikasi. Dalam konteks itu, konektivitas digital disebut sebagai fondasi ketahanan nasional, sehingga keterisolasian desa-desa dari jaringan internet menjadi persoalan strategis yang perlu segera ditangani.
Agus mengakui karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi kendala utama pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Faktor tersebut turut mendorong terjadinya disparitas akses digital di berbagai wilayah.
Ia menambahkan, di tengah target Indonesia Emas 2045, keberadaan wilayah yang terisolasi secara digital perlu ditangani secara sistematis dan terukur. Pemerintah, kata dia, terus mendorong sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan operator telekomunikasi untuk mempercepat pembangunan jaringan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi satelit di daerah yang sulit dijangkau.
Langkah tersebut diharapkan dapat menekan jumlah desa tanpa akses internet secara bertahap, sekaligus memastikan pemerataan konektivitas digital sebagai prasyarat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
