Kejaksaan Agung memperkuat pengawasan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui integrasi sistem digital berbasis aplikasi JAGA. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penyimpangan dan memastikan bantuan pendidikan diterima oleh pihak yang berhak.

Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani mengatakan pengawasan program pendidikan menjadi bagian dari dukungan terhadap agenda pembangunan sumber daya manusia dalam visi Asta Cita pemerintah. “Program ini bertujuan memastikan bantuan pendidikan benar-benar sampai kepada penerima yang berhak dan bebas dari penyimpangan,” ujar Reda dalam keterangan yang diterima tvrinews, Rabu, 6 Mei 2026.

Reda menyebut, di lapangan masih ditemukan sejumlah kendala, mulai dari pemotongan dana bantuan hingga penyaluran yang tidak tepat sasaran. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kejaksaan mengembangkan sistem pengawasan terintegrasi melalui sejumlah aplikasi, antara lain Jaga Desa dan Jaga Indonesia Pintar.

Menurut Reda, melalui aplikasi tersebut pengawasan dilakukan secara real time. Prosesnya mencakup input data penerima, verifikasi oleh aparat, validasi lapangan, hingga monitoring dan evaluasi. “Kami mengintegrasikan sistem ini agar setiap laporan bisa langsung dipantau dan ditindaklanjuti,” jelasnya.

Selain penguatan sistem, Kejaksaan juga melibatkan masyarakat dan penerima manfaat agar aktif melaporkan jika menemukan indikasi penyimpangan. Reda menegaskan praktik pemotongan dana bantuan, meskipun dalam jumlah kecil, tetap tergolong pelanggaran. “Walaupun hanya sebagian kecil yang dipotong, itu tetap tidak dibenarkan karena merupakan hak siswa,” tegasnya.

Upaya pengawasan ini juga dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan organisasi masyarakat di tingkat desa, guna memperkuat pengawasan hingga lapisan terbawah. Dengan sistem tersebut, Kejaksaan berharap penyaluran bantuan pendidikan berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, sekaligus mendukung keberhasilan program pendidikan nasional.