Kegiatan Diskusi Interaktif Ekosistem Usaha dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Layanan Perseroan Perorangan pada aplikasi AHU Link memasuki hari kedua di Jimbaran Ballroom, Gran Melia Hotel Jakarta. Acara ini dihadiri Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Widodo, didampingi jajaran direktur teknis terkait, dengan penekanan pada pentingnya sinergi kantor wilayah dan mitra strategis untuk memperkuat ekosistem usaha mikro dan kecil.
Dalam laporan pembuka, Direktur Badan Usaha Andi Taletting Langi menyampaikan target nasional 2026, yakni 80.000 pendaftaran Perseroan Perorangan (PP). Untuk mendukung akselerasi, kantor wilayah di seluruh Indonesia, termasuk Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan, diarahkan menyasar target 8.000 pendaftaran pada April 2026. Pertemuan ini juga menjadi ajang penyelarasan kebijakan sekaligus pelatihan teknis bagi operator menjelang peluncuran resmi aplikasi.
Widodo menegaskan transformasi digital sebagai bagian penting dari peningkatan profesionalisme layanan. Ia menyampaikan bahwa pada April 2026 akan diberlakukan perubahan format dokumen, yakni penghapusan sertifikat lama dan penggantian dengan Surat Keputusan (SK) serta Surat Penerimaan Pemberitahuan (SP). Perubahan ini disebut sebagai langkah untuk membangun standar layanan yang lebih akuntabel, seragam, dan memiliki legitimasi hukum yang lebih kuat bagi pelaku usaha.
Diskusi juga membahas penguatan ekosistem terintegrasi melalui kolaborasi dengan sejumlah mitra strategis. Di antaranya integrasi data dengan Kementerian Sosial agar pemilik PP dari kelompok rentan tetap dapat mengakses hak Bantuan Sosial melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), integrasi sistem fiskal dengan Direktorat Jenderal Pajak melalui Coretax dan NPWP, serta fasilitasi pembiayaan usaha melalui rekening bisnis dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank BNI.
Pada sesi teknis, tim TI memandu peserta mengenai proses pendirian, perubahan, hingga pembubaran Perseroan Perorangan yang dioptimalkan melalui aplikasi AHU Link di layanan.ahu.go.id. Bagi Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan, bimtek ini ditujukan untuk memastikan operator di wilayah memiliki pemahaman yang memadai dalam mendampingi masyarakat Sumatera Selatan melegalkan usahanya melalui proses yang lebih cepat dan efisien.
Kepala Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan Maju Amintas Siburian menyatakan dukungannya terhadap arahan dari pusat dan memastikan jajarannya siap melakukan akselerasi pencapaian target pendaftaran Perseroan Perorangan.
