Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sumatera Selatan memperkuat kapasitas layanan administrasi hukum sebagai bagian dari dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Penguatan tersebut dilakukan melalui pemanfaatan aplikasi AHU Link, yang menjadi sistem terbaru dalam layanan perseroan perorangan.
Dalam rangka penguatan tersebut, Kepala Bidang Pelayanan AHU Kanwil Kemenkum Sumsel, Gunawan, bersama operator helpdesk AHU, Syawal, menghadiri Diskusi Interaktif Ekosistem Usaha dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Layanan Perseroan Perorangan pada Aplikasi AHU Link. Kegiatan ini digelar di Jimbaran Ballroom, Hotel Gran Melia Jakarta, pada Selasa hingga Kamis, 3–5 Maret 2026.
Kegiatan tersebut disebut sebagai mandat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk menyelaraskan kebijakan antara pusat dan daerah. Dalam arahannya, Direktur Badan Usaha, Andi Taletting Langi, menekankan visi kementerian untuk mentransformasi seluruh layanan badan usaha ke dalam sistem digital sepenuhnya.
Menurutnya, inovasi ini dirancang untuk meminimalkan birokrasi, meningkatkan transparansi, serta membangun kepercayaan publik terhadap akuntabilitas layanan pemerintah. Aplikasi AHU Link diperkenalkan sebagai instrumen utama untuk mendukung pencapaian target nasional pendaftaran 80.000 Perseroan Perorangan pada 2026, dengan menempatkan kantor wilayah sebagai ujung tombak pelayanan di daerah.
Selain pengenalan sistem, forum tersebut juga membahas capaian kinerja 2025. Berdasarkan paparan Ketua Tim Penyusunan Program dan Anggaran, Fajar Ari Saputra, realisasi peningkatan PNBP AHU di wilayah mencapai 8,75%, melampaui target awal 6%.
Indeks pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU juga tercatat 3,23 dari target 3,20. Capaian ini menunjukkan masyarakat Sumatera Selatan dinilai telah memahami dan memanfaatkan layanan AHU, mulai dari pendaftaran badan hukum hingga layanan fidusia dan kewarganegaraan.
