Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkum Sultra) menggelar In House Training brainstorming terkait pemahaman Reformasi Birokrasi melalui Aplikasi ERB pada Senin, 11 Mei 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Kanwil Kemenkum Sultra, Kendari.
Pelatihan ini diikuti pegawai baru serta CPNS terkait sebagai bagian dari penguatan kapasitas dan peningkatan pemahaman pelaksanaan Reformasi Birokrasi berbasis digital di lingkungan kerja.
Melalui kegiatan tersebut, peserta dibekali pemahaman mengenai mekanisme pengisian, pengelolaan, dan pemanfaatan aplikasi ERB (Elektronik Reformasi Birokrasi) sebagai instrumen pendukung evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum. Dalam forum brainstorming, peserta juga mendapatkan penjelasan tentang indikator penilaian, tata cara penginputan data dukung, serta strategi optimalisasi pemenuhan eviden untuk mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
Materi disampaikan oleh Rhagil Mahesa selaku PIC ERB. Dalam paparannya, Rhagil menekankan pentingnya ketelitian, konsistensi, serta sinergi antarunit kerja dalam memenuhi data dukung yang diperlukan pada aplikasi ERB. Ia turut memberikan penguatan teknis terkait pengelolaan eviden dan langkah-langkah strategis untuk mendukung pencapaian target Reformasi Birokrasi serta pembangunan Zona Integritas.
Kepala Kanwil Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, mengatakan penguatan pemahaman terhadap aplikasi ERB menjadi bagian penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
“Reformasi birokrasi bukan hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi budaya kerja dalam setiap pelaksanaan tugas. Melalui kegiatan ini, saya berharap seluruh jajaran semakin memahami indikator penilaian dan mampu berkontribusi aktif dalam mewujudkan organisasi yang berintegritas dan berkinerja tinggi,” ujar Topan.
Melalui pelatihan ini, Kanwil Kemenkum Sultra menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat implementasi Reformasi Birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
