BONTANG — Kader posyandu di Kota Bontang menghadapi sejumlah tantangan di lapangan dalam penanganan stunting, mulai dari keterbatasan fasilitas, kendala teknis, hingga persoalan sosial yang berpengaruh pada akurasi data.
Keluhan tersebut mengemuka dalam kegiatan koordinasi kader posyandu untuk persiapan operasi timbang serentak 2026. Salah satu persoalan yang dinilai mendasar adalah keterbatasan akses dan kualitas jaringan internet, yang berdampak pada proses penginputan data balita.
Warsini, kader Posyandu Kelurahan Tanjung Laut Indah, mengatakan penginputan data kerap terhambat karena jaringan internet di beberapa wilayah tidak memadai. Padahal, penginputan data memiliki batas waktu tertentu.
“Penginputan data itu ada batas waktunya. Kalau sudah habis, kami terpaksa pulang cari Wi-Fi di rumah. Kami berharap Posyandu bisa difasilitasi Wi-Fi, tapi yang stabil, bukan yang lambat,” kata Warsini, Minggu (7/6/2026).
Menurut para kader, data balita menjadi dasar penting untuk pemetaan dan penanganan stunting. Ketika proses input terganggu, kualitas intervensi dikhawatirkan tidak berjalan optimal.
Selain kendala teknis, kebijakan penanganan stunting juga menjadi sorotan. Rencana pembagian kasus stunting secara merata dinilai kurang tepat karena tiap wilayah memiliki karakteristik dan jumlah kasus yang berbeda.
“Jumlah kasus tiap kelurahan tidak sama. Kalau dipukul rata, bisa jadi kami harus menangani wilayah lain yang belum kami pahami. Intervensi seharusnya berbasis wilayah, supaya lebih efektif,” ujarnya.
Persoalan lain yang disampaikan kader adalah keterbatasan sarana penunjang kegiatan posyandu. Mujiati, kader Posyandu Berseri 6 Kelurahan Tanjung Laut, menilai minimnya fasilitas dasar kerap menjadi hambatan saat bertugas.
“Dari 124 Posyandu, hanya beberapa yang punya gedung sendiri. Saat sweeping, kami hanya bawa timbangan digital. Alat ukur tinggi badan tidak bisa dibawa karena berisiko rusak,” kata Mujiati.
