Teheran — Setelah 88 hari mengalami pemadaman akses digital total, jaringan internet di Iran dilaporkan mulai kembali aktif secara parsial sejak Rabu petang, 27 Mei 2026 waktu setempat. Meski pesan tertunda, dokumentasi gambar, dan unggahan media sosial kembali membanjiri gawai warga, pemulihan ini tidak serta-merta disambut dengan euforia.
Di sejumlah kalangan masyarakat sipil, kembalinya koneksi justru memunculkan respons skeptis, kecemasan, dan kepedihan. Otoritas keamanan Iran sebelumnya memberlakukan pemblokiran total sejak awal Januari sebagai respons atas gelombang demonstrasi antipemerintah yang meluas di berbagai wilayah.
Situasi digital disebut makin memburuk setelah ketegangan geopolitik akibat serangan militer eksternal pada akhir Februari, yang membuat mayoritas dari sekitar 85 juta penduduk Iran terisolasi dari dunia luar secara digital.
Bagi sebagian warga yang berhasil terhubung kembali, momen ini memicu luapan emosi. Ellie (42), seorang seniman di Teheran, menggambarkan pengalamannya saat pertama kali kembali mengakses jaringan sejak akhir Februari. Ia mengatakan dirinya menyalakan rokok, memutar SoundCloud, dan mendengarkan musik favorit bersama suaminya, Ali. Menurut Ellie, keduanya menahan air mata lalu menangis, seraya mencoba meyakinkan diri bahwa akses ini adalah “secuil rasa kebebasan” yang lebih besar di masa depan.
Namun, di sisi lain, pekerja kreatif dan pekerja lepas menilai pembukaan parsial belum mengubah kondisi ekonomi yang terhenti selama hampir tiga bulan. Maryam, fotografer profesional di ibu kota, menyebut perayaan atas pemulihan internet sebagai sesuatu yang “semu”, karena menurutnya akses yang tersedia belum mengembalikan mata pencahariannya yang terputus lebih dari enam minggu akibat tidak adanya koneksi data seluler yang stabil.
Maryam juga menekankan bahwa internet seluler disebut masih sulit terhubung, aplikasi pesan instan seperti WhatsApp “nyaris tidak berfungsi”, sementara masyarakat masih bergantung pada jaringan VPN yang sedikit lebih mudah diakses. Ia menegaskan internet sebagai hak dasar warga.
Kekhawatiran lain muncul terkait kebijakan Dewan Keamanan Nasional Iran yang meluncurkan program “Internet Pro” sejak bulan lalu untuk sektor bisnis tertentu. Sejumlah aktivis hak asasi manusia menilai infrastruktur baru itu berpotensi meningkatkan penetrasi pengawasan digital, serta mengarahkan opini publik agar bergerak dalam koridor jaringan domestik yang sepenuhnya dipantau otoritas keamanan.
Mina (23), seorang demonstran yang sempat ditahan pada Januari, menyatakan pembukaan blokir tidak bisa dibaca sebagai kembalinya kebebasan sipil. Ia menduga langkah ini merupakan taktik untuk memetakan dan mengontrol aktivitas digital masyarakat melalui sistem penyaringan berlapis yang disebut sebagai filternet.
Seiring koneksi kembali tersedia, lini masa media sosial di Iran juga dipenuhi dokumentasi duka. Beredar unggahan video yang memperlihatkan para ibu menangisi anak-anak mereka yang meninggal dalam kerusuhan Januari, serta rekaman kerusakan infrastruktur pasca-konflik bersenjata. Dalam situasi ini, platform digital bagi banyak orang berubah menjadi semacam arsip kolektif atas kehilangan nyawa dan ruang hidup.
Amin, seorang profesor universitas di Teheran, mengatakan akunnya dipenuhi video pemakaman, dengan ibu-ibu meratap dan ayah-ayah berteriak di atas makam anak mereka. Ia menyebut perasaannya justru semakin berat setelah kembali terhubung.
Menurut Amin, warga sipil menjadi pihak yang paling terdampak dari ketegangan yang terjadi. Ia menyoroti hilangnya mata pencaharian, masa muda, serta merosotnya kepercayaan terhadap komunitas internasional. Dalam pernyataannya, Amin menilai yang kembali daring bukanlah kebebasan, melainkan penderitaan.
Dampak psikologis juga dirasakan diaspora Iran di luar negeri. Mahshid Nazemi (38), pembela hak asasi manusia yang berbasis di Paris, mengatakan terbukanya kembali komunikasi menghadirkan perasaan campur aduk. Ia mengaku diliputi kecemasan saat memeriksa akun kerabat di Iran yang masih belum aktif, karena khawatir adanya penahanan sewenang-wenang atau kabar kematian yang belum terkonfirmasi selama masa pemadaman informasi.
