Departemen Propaganda dan Mobilisasi Massa Komite Partai Kota Ho Chi Minh menekankan pentingnya pemantauan opini publik di internet dalam pengarahan bulan Maret 2026 yang digelar pada 5 Maret. Penekanan ini disampaikan dalam konteks ruang daring yang dinilai semakin cepat membentuk dan menyebarkan opini publik, sehingga setiap peristiwa sosial dapat berdampak langsung pada suasana hati, keyakinan, dan perilaku sosial.
Wakil Kepala Departemen Propaganda dan Mobilisasi Massa Komite Partai Kota Ho Chi Minh, Le Thi Thuy, menyampaikan bahwa pelaksanaan Pedoman untuk Arahan No. 01-CT/TU tertanggal 18 September 2025—tentang penguatan kepemimpinan Partai atas kerja opini publik dalam situasi baru—menjadi sangat penting pada kondisi saat ini. Menurutnya, kerja opini publik perlu berfokus pada opini di dunia maya serta isu-isu sensitif, terutama yang berkaitan dengan penggusuran lahan, kesejahteraan sosial, agama, etnis, dan isu-isu yang berkembang di media sosial.
Le Thi Thuy menilai, arahan tersebut membawa perubahan signifikan karena memperluas cakupan opini publik tidak hanya di masyarakat, tetapi juga di lingkungan digital dengan arus informasi yang bergerak cepat. Ia menekankan perlunya komite partai dan para pemimpin bersikap proaktif memahami sentimen warga di tingkat akar rumput, serta secara rutin melakukan kontak dan dialog antara komite partai, pemerintah, dan masyarakat agar isu ideologis maupun persoalan yang menjadi perhatian publik dapat segera ditangani. Ia juga menegaskan bahwa kerja opini publik harus mencerminkan situasi sosial secara jujur, objektif, dan komprehensif.
Dalam pengarahan tersebut, daerah dan unit terkait didorong memperkuat penerapan teknologi digital, kecerdasan buatan, dan big data untuk analisis opini publik. Pemantauan opini publik diarahkan bergeser dari metode manual menuju pengelolaan informasi berbasis data dan pendekatan ilmiah, termasuk penguatan survei sosiologis opini publik melalui metode daring agar lebih cepat, tepat waktu, dan responsif terhadap kebutuhan praktis.
Le Thi Thuy juga menyoroti pentingnya koordinasi yang erat dengan para penyebar propaganda, wartawan, kolaborator opini publik, serta tokoh berpengaruh di masyarakat dan di internet. Koordinasi ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas kerja opini publik, melindungi landasan ideologis Partai, serta memerangi dan membantah informasi palsu maupun berbahaya.
Dalam konferensi yang sama, Laksamana Muda Tran Manh Chien, Komisaris Politik Wilayah Angkatan Laut 2, menyampaikan topik khusus berjudul “Posisi, peran, potensi, dan kekuatan laut dan pulau-pulau Vietnam dalam pembangunan dan pertahanan nasional; dan situasi terkini di Laut Cina Selatan.”
Terkait arah propaganda ke depan, Wakil Kepala Departemen Propaganda dan Mobilisasi Massa Komite Partai Kota Ho Chi Minh, Nguyen Tho Truyen, mendorong fokus dan penciptaan periode puncak menjelang pemilihan anggota Majelis Nasional ke-16 serta anggota Dewan Rakyat di semua tingkatan untuk masa jabatan 2026–2031. Ia menekankan perlunya membangkitkan kesadaran dan tanggung jawab warga untuk berpartisipasi dalam pemilihan, dengan tujuan agar Hari Pemilihan pada 15 Maret berlangsung demokratis, setara, legal, aman, dan ekonomis.
Selain itu, instansi dan unit terkait diminta memperkuat propaganda untuk mencegah dan memerangi penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU). Upaya ini disebut sebagai tugas mendesak sekaligus jangka panjang yang berkaitan langsung dengan prestise nasional, kepentingan strategis sektor perikanan, serta keberlanjutan mata pencaharian nelayan. Daerah pesisir juga diminta menegakkan hukum secara ketat, memperketat pengelolaan dari penangkapan hingga ekspor, meningkatkan tanggung jawab pimpinan, mencegah pelanggaran berulang, dan menutup celah dalam pengelolaan kegiatan perikanan.
Departemen Propaganda dan Mobilisasi Massa Komite Partai Kota Ho Chi Minh juga mengarahkan agar penyebaran luas Resolusi Kongres Nasional Partai ke-14 dan kegiatan pelaksanaannya terus dilakukan, bersamaan dengan informasi mengenai situasi, hasil, serta tugas pembangunan sosial-ekonomi, urusan luar negeri dan kegiatan diplomatik penting Partai dan Negara, serta sejumlah konten kunci lainnya.
