PEKANBARU — DPRD Provinsi Riau meminta pemerintah menunda penerapan aplikasi XStar untuk wilayah pesisir. Permintaan itu disampaikan menyusul keluhan nelayan yang kesulitan mengakses layanan tersebut untuk memperoleh rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.
Anggota Komisi I DPRD Riau, Andi Dharma Taufik, mengatakan kebijakan dari BPH Migas terkait penggunaan aplikasi XStar mulai berlaku sejak 1 April. Namun, di lapangan banyak nelayan, terutama di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), dinilai tidak mampu mengakses aplikasi itu.
“Kebijakan BPH Migas terkait aplikasi XStar sudah berlaku. Persoalannya, para nelayan dan pengguna speedboat tidak bisa mengakses aplikasi itu, sehingga mereka tidak bisa melaut meskipun ketersediaan solar sebenarnya cukup,” ujar Andi, Senin (6/4/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung pada aktivitas ekonomi masyarakat pesisir yang bergantung pada sektor perikanan dan transportasi laut. Karena itu, ia meminta Pemerintah Provinsi Riau segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memperkuat sosialisasi penggunaan aplikasi XStar.
Selain sosialisasi, Andi juga mendorong penundaan penerapan kebijakan tersebut, khususnya di wilayah pesisir. “Untuk penggunaan XStar ini kami minta bisa diundur dulu, terutama di Inhil dan wilayah pesisir lainnya di Riau,” tegasnya.
Andi menyebut dampak kebijakan tidak hanya dirasakan nelayan, tetapi juga pengguna pompong kecil yang selama ini menjadi tulang punggung transportasi laut masyarakat. Ia memperkirakan sedikitnya 15.000 nelayan dan pengguna armada laut di Inhil yang tersebar di 20 kecamatan terdampak oleh kebijakan tersebut.
Ia juga menilai kondisi serupa berpotensi terjadi di daerah pesisir lain, seperti Rokan Hilir dan Kepulauan Meranti. “Kalau kendaraan darat seperti motor mudah karena ada BPKB. Tapi untuk nelayan dan pompong, proses administrasinya lebih sulit. Jadi kami harap kebijakan ini bisa ditunda dulu,” pungkasnya.
Aplikasi XStar merupakan inovasi BPH Migas yang dirancang untuk meningkatkan ketepatan distribusi BBM subsidi, seperti Solar dan Pertalite, bagi sektor perikanan, pertanian, dan UMKM. Sistem ini mengandalkan integrasi data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), penggunaan kode QR, serta perhitungan otomatis untuk menentukan kuota BBM yang berhak diterima pengguna.
Dalam penerapannya, XStar juga menawarkan sejumlah fitur yang dinilai dapat meningkatkan efisiensi layanan.
