DPRD Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tengah menggodok rancangan peraturan daerah (Perda) tentang tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Pembahasan ini ditujukan untuk memastikan penyaluran bantuan CSR lebih merata dan tepat sasaran di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.

Rapat pembahasan digelar di “Rumah Banjar”, Rabu (4/3/2026). Dalam pertemuan tersebut, Anggota DPRD Kalsel yang juga anggota Panitia Khusus (Pansus) CSR, Habib Farhan Hussein, menegaskan pentingnya penguatan peran pemerintah provinsi sebagai koordinator penyaluran CSR bagi 13 kabupaten/kota di Banua.

Habib Farhan menyampaikan, selama ini distribusi bantuan dari perusahaan kerap terpusat di wilayah sekitar operasional perusahaan, terutama di kawasan ring satu dan ring dua. Karena itu, penguatan koordinasi di tingkat provinsi diharapkan dapat mendorong pemerataan penyaluran bantuan agar tidak menumpuk pada wilayah tertentu.

Selain pembahasan Perda, DPRD dan Pemprov Kalsel juga menyiapkan aplikasi bernama Optima sebagai bagian dari upaya pengelolaan CSR. Aplikasi ini diarahkan untuk membantu pengaturan penyaluran bantuan agar lebih terkoordinasi dan mencegah terjadinya monopoli bantuan di kawasan ring satu.