Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat mulai menerapkan aplikasi E-Tamu untuk mempermudah masyarakat yang ingin mengajukan audiensi maupun kunjungan kerja ke lingkungan DPRD. Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari digitalisasi pelayanan agar proses lebih tertib, efektif, dan transparan.
Sekretaris DPRD Kabupaten Bandung Barat, Ricky Riyadi, mengatakan sistem tersebut menggantikan mekanisme konvensional yang selama ini digunakan. Melalui aplikasi berbasis daring, pemohon kunjungan cukup mengisi formulir secara online melalui tautan resmi yang telah disediakan.
“Dulu semua dilakukan secara manual, mulai dari konfirmasi lewat pesan singkat hingga pencatatan di kertas. Sekarang cukup akses link dan isi data. Kami bisa mengetahui jadwal serta jumlah tamu dengan lebih jelas,” ujar Ricky, Jumat, 26 Februari 2026.
Menurut Ricky, cara manual kerap menimbulkan kendala administratif, seperti jadwal yang bertabrakan atau data kunjungan yang tidak terdokumentasi dengan baik. Dengan E-Tamu, setiap permohonan yang masuk tercatat otomatis dan tersimpan dalam basis data digital, sehingga memudahkan pemantauan serta evaluasi pelayanan.
Ricky menambahkan, aplikasi E-Tamu dapat digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain audiensi, konsultasi, kunjungan kerja, maupun agenda lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Bandung Barat. Penerapan sistem ini juga diharapkan dapat memangkas proses birokrasi yang berbelit serta mempercepat respons terhadap kebutuhan masyarakat.
Selain E-Tamu, Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Barat juga mengoptimalkan laman resmi sebagai pusat informasi kegiatan dewan. Berbagai agenda, mulai dari fungsi pengawasan, pembahasan peraturan daerah, hingga kerja sama dengan organisasi perangkat daerah, akan dipublikasikan secara berkala.
“Kami ingin website ini menjadi sumber informasi yang dapat diandalkan, termasuk bagi rekan-rekan media yang membutuhkan data kegiatan dewan,” kata Ricky.
Ia menyebut digitalisasi di lingkungan DPRD Kabupaten Bandung Barat sebagai bagian dari reformasi birokrasi sekaligus upaya meningkatkan keterbukaan informasi publik di era teknologi digital.
