Maraknya kasus keracunan makanan yang dikaitkan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah mendorong berbagai upaya penguatan keamanan pangan. Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sebuah sistem berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan Internet of Things (IoT) dikembangkan untuk memantau alur distribusi pangan secara lebih ketat, mulai dari produksi hingga makanan diterima siswa.
Sistem tersebut bernama Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Ketahanan Pangan Strategis (Simetris). Simetris dirancang bukan sekadar dasbor data, melainkan pusat kendali yang mengintegrasikan peran Kelompok Wanita Tani (KWT) di Lumbung Mataraman dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam rantai pasok MBG.
IT Development Simetris, Fajar Saptono, menjelaskan bahwa pencatatan stok pangan selama ini kerap dilakukan secara manual dan terpisah. Melalui Simetris, data stok di tingkat kalurahan, jenis komoditas, hingga hasil panen pekarangan warga terdigitalisasi secara real-time. Dalam skema ini, KWT berperan sebagai produsen data primer.
Menurut Fajar, ibu-ibu tani di Yogyakarta tidak hanya melakukan produksi, tetapi juga menginput data komoditas seperti cabai, sayuran, dan telur langsung ke sistem. Peran tersebut membuat KWT menjadi bagian dari pengelolaan data pangan daerah, sekaligus mendukung ketersediaan informasi pasokan bagi pihak dapur MBG.
Simetris juga menerapkan QR Code atau barcode pada kemasan bahan pangan untuk memastikan ketertelusuran (traceability). Setiap sayur atau telur yang dipanen dari Lumbung Mataraman ditempeli stiker QR Code sebelum dikirim ke dapur MBG. Saat kode dipindai, petugas dapat mengetahui asal KWT, lokasi lahan, tanggal panen, hingga masa kedaluwarsa bahan tersebut.
Alur distribusi dalam program ini disusun ringkas untuk menjaga kualitas. Tahap produksi dilakukan KWT di bawah Lumbung Mataraman dengan memanen hasil dan menginputnya ke Simetris sebagai “stok siap jual”.
Berikutnya, pada tahap konsolidasi, pengelola SPPG mengecek dasbor untuk mencari penyuplai terdekat dalam radius satu wilayah (kapanewon) guna memotong rantai tengkulak. Pada tahap distribusi, bahan pangan dikirim langsung dari KWT ke dapur. Dengan jarak yang lebih pendek, kesegaran dan nutrisi diharapkan lebih terjaga serta biaya logistik lebih rendah.
Tahap pengolahan dilakukan di dapur dengan penyusunan menu berdasarkan bahan yang tercatat tersedia di Simetris. Proses memasak dipantau melalui CCTV berbasis AI untuk memastikan aspek higienitas. Tahap monitoring selanjutnya mencatat transaksi dan distribusi akhir ke siswa secara digital, termasuk untuk akuntabilitas anggaran dan pembayaran tunai bagi petani.
Aspek keamanan pangan menjadi salah satu fokus. Simetris dilengkapi Early Warning System (EWS) yang memantau keamanan pangan secara berlapis. Jika ditemukan satu batch produksi bermasalah, sistem disebut dapat mengidentifikasi lokasi persebaran makanan untuk penarikan secara real-time.
Fajar menambahkan, setiap unit pelayanan juga diwajibkan menerapkan standar HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). Dalam penerapannya, standar ini memastikan suhu masak daging mencapai batas kritis di atas 75 derajat Celcius untuk membunuh bakteri berbahaya seperti Salmonella atau E. coli.
Dari sisi petani, SiBagz dari Petani Punk Gunungkidul menyambut baik hadirnya dapur MBG yang menggandeng petani di wilayahnya. Ia menilai program tersebut dapat membantu petani muda yang selama ini menghadapi kendala pemasaran hasil panen.
Ia berharap program ini menjadi momentum regenerasi petani, mengingat peran petani muda dalam menjaga ketahanan pangan dalam jangka panjang. Menurutnya, hasil pertanian sayur di Gunungkidul cukup besar, namun pemasaran kerap bergantung pada pengepul. Dengan adanya dapur MBG, ia berharap petani lokal, termasuk milenial dan Gen Z, dapat menyuplai kebutuhan bahan pangan tanpa rantai distribusi panjang.
Sementara itu, RM Wahyono Bimarso dari Yayasan Biijana Paksi Sitengsu menyampaikan bahwa koordinasi intensif antara yayasan dan Badan Gizi Nasional (BGN) membuat integrasi pasokan pangan lokal memasuki tahap pematangan untuk mendukung program MBG. Di wilayah seperti Gunungkidul, sistem ini menggandeng komunitas lokal seperti Petani Punk untuk menyuplai bahan baku, sementara pemerintah bertindak sebagai pembeli resmi (offtaker).
Menurutnya, skema tersebut memberi kepastian pasar bagi petani dengan harga yang dinilai adil, sekaligus mendukung pemenuhan gizi anak sekolah dari bahan pangan lokal. Ia menekankan bahwa integrasi ini diarahkan bukan hanya untuk penyediaan makanan, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi desa yang lebih tangguh, sehat, dan transparan dari hulu ke hilir.
