Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang menggelar Forum Konsultasi Publik Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2026 di Ruang Rapat Mal Pelayanan Publik (MPP) Merdeka, Kota Malang, Selasa (24/2/2026). Agenda ini membahas upaya peningkatan layanan, termasuk pengembangan inovasi aplikasi digital.
Forum tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat untuk memperkuat kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut kebijakan pemerintah terkait penyelenggaraan forum konsultasi publik di instansi pemerintah.
Kepala Dispendukcapil Kota Malang, Ir. Dahliana Lusi Ratnasari, M.M., menyampaikan bahwa berbagai program dan layanan telah dijalankan, namun belum sepenuhnya diketahui masyarakat. Karena itu, ia menekankan perlunya komunikasi yang lebih intens dengan berbagai pihak, termasuk lembaga dan masyarakat di tingkat bawah, agar layanan kependudukan lebih dipahami.
Dalam forum tersebut, Dahliana juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan Kementerian Agama, untuk memperluas sinergi yang telah terjalin. Selain itu, Dispendukcapil disebut telah menjalankan program jemput bola ke kelurahan sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada warga, meski jangkauannya dinilai masih terbatas.
Ia menjelaskan, dalam pelaksanaan jemput bola, pihak kelurahan biasanya mengundang pengurus RT dan RW agar informasi layanan dapat diteruskan kepada warga. Namun, tidak semua wilayah menghadirkan perwakilan, sehingga penyebaran informasi belum merata. Dispendukcapil juga menyebut selama ini telah memberikan akses kepada sekitar seratus pihak dengan sistem tertentu, tetapi belum mencakup semuanya, sehingga menjadi bahan evaluasi.
Selain evaluasi jangkauan layanan, forum turut membahas pengembangan layanan digital. Dispendukcapil menyebut layanan administrasi kependudukan sebenarnya sudah dapat diakses secara daring, namun ke depan direncanakan hadir aplikasi yang lebih mudah digunakan dan dapat diunduh melalui Play Store.
Melalui aplikasi tersebut, masyarakat diharapkan bisa mengajukan berbagai layanan administrasi kependudukan secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor, termasuk pengurusan akta kelahiran serta layanan lain yang memungkinkan diproses secara digital. Pengembangan aplikasi masih dalam tahap penyempurnaan fitur agar lebih ramah pengguna dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Dispendukcapil juga berharap sistem digital ini dapat membantu RT dan RW memantau kondisi administrasi kependudukan warganya, meski aturan terbaru tidak lagi mewajibkan keterlibatan mereka dalam beberapa proses administrasi.
Melalui Forum Konsultasi Publik tersebut, Dispendukcapil Kota Malang menargetkan terbangunnya komunikasi dua arah yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat. Masukan yang dihimpun akan dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan di Kota Malang.
