Gangguan internet yang sempat menghambat konektivitas di sejumlah wilayah pesisir Kabupaten Berau selama tiga hari akhirnya diketahui penyebabnya. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Berau menyebut gangguan terjadi akibat putusnya kabel jaringan fiber optik (FO) yang tertanam di bawah tanah.
Wilayah terdampak meliputi kawasan semenanjung Berau, mulai dari Biatan, Talisayan hingga Biduk-Biduk. Selama gangguan berlangsung, aktivitas masyarakat yang bergantung pada akses internet turut terkendala karena layanan jaringan terhenti.
Kepala Diskominfo Berau Didi Rahmadi mengatakan, hasil penelusuran menunjukkan adanya kerusakan fisik pada jaringan utama. “Kemarin itu tiga hari (gangguan). Ternyata setelah kami tanyakan, terjadi cut-off atau kabel putus,” ujarnya.
Didi menduga kabel FO di jalur pesisir terkena aktivitas penggalian. “Kabel FO di arah pesisir itu kan ditanam di bawah, berarti digaruk (terkena galian). Saya tidak tahu pasti apa yang digali dan siapa yang menggali, tapi kalau cut-off itu artinya kabelnya putus,” katanya.
Setelah titik gangguan ditemukan di kawasan Muara Lesan atau Miau, tim teknis melakukan perbaikan dengan menyambungkan kembali kabel yang terputus. Proses pemulihan jaringan disebut telah berjalan sejak Senin sore, dengan target layanan kembali normal secepatnya. “Kemarin sore saya sudah tanya ke Pak Syarif (tim teknis), saat ini proses perbaikan sedang berjalan. Mudah-mudahan hari ini sudah bisa selesai karena sejak kemarin sore sudah dikebut perbaikannya,” tutur Didi.
Ia menambahkan, luasnya wilayah Kabupaten Berau menjadi tantangan dalam penanganan gangguan jaringan. Ketika terjadi kerusakan, pencarian titik masalah dapat memakan waktu karena petugas harus menelusuri jalur kabel yang membentang panjang.
Selain persoalan kabel putus, Diskominfo Berau juga mengakui masih ada tantangan dalam pemerataan akses internet di sejumlah daerah terpencil, termasuk Kecamatan Kelay. Menurut Didi, tingginya kebutuhan investasi membuat pengembangan jaringan telekomunikasi belum berjalan optimal di beberapa wilayah.
Didi menjelaskan, operator telekomunikasi umumnya memiliki persyaratan sebelum membangun infrastruktur baru. “Pertama, dilihat dari jumlah penduduk, minimal ada 1.000 jiwa. Kemudian harus ada pasokan listrik yang stabil, serta infrastruktur jalan yang bagus agar mereka mudah mengangkut besi-besi untuk tower,” jelasnya.
Jarak antarkampung yang cukup jauh, ditambah minimnya permukiman di sepanjang jalur penghubung, membuat biaya pembangunan jaringan semakin mahal. Kondisi tersebut berdampak pada kapasitas layanan internet yang masih terbatas di beberapa wilayah pedalaman.
Namun, Didi menyebut kawasan yang mendapat dukungan investasi dari sektor swasta cenderung memiliki kualitas koneksi lebih baik. Ia mencontohkan area perkebunan, seperti sawit di Merasa maupun Merapun, yang dinilai memiliki jaringan lancar karena melakukan investasi mandiri.
Untuk mengurangi kesenjangan akses digital, Pemerintah Kabupaten Berau menyediakan layanan WiFi gratis di seluruh kampung untuk menunjang pelayanan pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan. “Pemerintah daerah sudah menyiapkan WiFi gratis. Jadi untuk keperluan pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan, insyaallah sudah terkaver di 100 kampung,” tegas Didi.
Upaya tersebut diperkuat dengan dukungan program internet satelit Starlink yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Menurut Didi, kombinasi jaringan dari pemerintah daerah dan bantuan provinsi telah meningkatkan kapasitas internet di banyak kampung. Bantuan provinsi disebut rata-rata 50 Mbps per kampung, sedangkan dari Pemkab Berau 30 Mbps. “Jadi kalau ditotal, saat ini di kampung-kampung sudah ada kapasitas sekitar 80 Mbps yang berjalan sejak tahun kemarin,” katanya.
