Narasi persaingan kecerdasan buatan (AI) belakangan kerap digambarkan sederhana: Amerika Serikat membatasi ekspor chip, sementara China merespons dengan merilis model AI tandingan. Perdebatan pun sering berujung pada pertanyaan siapa yang “menang” dalam perlombaan ini.

Namun, isu yang dianggap paling krusial di era AI bukan semata siapa yang berhasil membuat model paling pintar. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apa yang ingin dicapai sebuah masyarakat dengan kecerdasan tersebut. Dalam kerangka itu, China dinilai tidak hanya mengikuti lintasan yang dibentuk Barat, melainkan membangun “garis finisnya” sendiri.

Jika di Silicon Valley AI diperlakukan sebagai eksplorasi perbatasan baru dengan ambisi menciptakan kecerdasan umum (general intelligence) yang menyaingi atau melampaui kognitif manusia, pendekatan China lebih menekankan bagaimana AI ditanamkan ke dalam infrastruktur nasional. Di Amerika Serikat, pemerintah cenderung memberi ruang besar bagi perusahaan swasta untuk memimpin inovasi, dengan asumsi sektor lain akan menyesuaikan diri.

China, sebaliknya, membalik logika tersebut. Sebelum AI diharapkan mengubah masyarakat, fondasinya dinilai perlu dibangun lebih dulu. Karena itu, dana besar digelontorkan untuk membangun pusat data berskala besar, memperluas internet berkecepatan tinggi, serta memperkuat jaringan listrik. Biaya pembangunan infrastruktur memang tinggi, tetapi ketika fondasi ini mapan, penerapan AI ke berbagai sektor—mulai dari logistik, rumah sakit, perbankan, hingga tata kota—dipandang menjadi lebih mudah dan murah.

Pendekatan ini juga dikaitkan dengan akar filosofi yang memengaruhi cara pandang Beijing terhadap teknologi masa depan, yakni Konfusianisme dan Legalisme. Dalam Konfusianisme, tujuan utama yang ditekankan adalah harmoni sosial, dengan setiap orang memiliki porsi dan peran masing-masing. Karena itu, nilai AI tidak diukur dari kemampuannya membebaskan ekspresi pengguna, melainkan dari sejauh mana teknologi itu dapat meredam kekacauan dan menjaga tatanan tetap rapi.

Sementara itu, Legalisme menekankan pentingnya aturan dan penegakan yang kuat agar sistem tidak berjalan tanpa kendali. Pada titik inilah algoritma diposisikan sebagai instrumen yang membantu penegakan: melalui pantauan kamera pintar, skor kredit sosial, hingga prediksi risiko yang presisi, AI dapat mengotomatisasi dan mengukur tugas disiplin sosial dalam skala besar.

Dalam konteks ini, pengetatan terhadap raksasa teknologi seperti Alibaba beberapa tahun lalu dipandang sebagai contoh gabungan dua filosofi tersebut. Ketika korporasi swasta dinilai terlalu besar hingga menguasai arus data dan uang masyarakat, negara merasa perlu turun tangan untuk mengembalikan harmoni. Algoritma yang sebelumnya menjadi “rahasia dapur” perusahaan dapat dipaksa lebih terbuka dan diselaraskan dengan rancangan negara.

Rangkaian kebijakan semacam itu disebut ikut mendorong lahirnya konsep pemerintahan yang kerap dijuluki “Predictive State” atau negara prediktif. Berbeda dari model pemerintahan tradisional yang cenderung reaktif—menunggu pelanggaran terjadi sebelum bertindak—negara prediktif mengandalkan AI untuk memprediksi dan menekan sumber masalah bahkan sebelum membesar.

Dalam gambaran ini, pemerintah menghimpun data dari identitas digital, riwayat transaksi dompet elektronik, hingga sensor-sensor di ruang publik. Warga tidak hanya diawasi, tetapi “dibaca” seperti barisan kode. Contoh penerapannya digambarkan pada pencegahan kemacetan melalui pengalihan arus sebelum kendaraan menumpuk, pemadaman bibit krisis perbankan sebelum memicu kepanikan pasar, atau karantina potensi wabah sebelum menyebar ke wilayah lain.

Perbedaan visi ini juga berimbas pada cara memandang dampak AI terhadap tenaga kerja. Di Amerika Serikat dan Eropa, perdebatan kerap berpusat pada kekhawatiran robot mengambil pekerjaan manusia. Di China, pendekatannya lebih diarahkan pada pergeseran fungsi. AI dipakai untuk mengurai keruwetan birokrasi, bukan semata menggantikan manusia.

Di pabrik, pekerja digambarkan tidak lagi sekadar memanggul barang atau menjalankan mesin sepanjang hari, melainkan beralih menjadi pengawas lewat layar dasbor. Di rumah sakit, dokter menggunakan AI untuk membantu memilah pasien yang paling darurat, sementara keputusan akhir tetap berada di tangan manusia. Sistem otomatis tetap berjalan selama administrator tidak menemukan kejanggalan.

Dengan demikian, fokus China dalam pengembangan AI tidak hanya diarahkan pada kecanggihan model, melainkan pada pembangunan fondasi, tata kelola, dan penerapan luas di sektor-sektor strategis sesuai tujuan sosial yang ingin dicapai.