Pemerintah kembali menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 2 pada April 2026. Masyarakat yang ingin memastikan status sebagai penerima dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui layanan Cek Bansos Kementerian Sosial (Kemensos) dengan dua cara, yakni lewat aplikasi resmi dan website. Pengecekan ini dapat dilakukan secara online hanya dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP.
Cek penerima PKH tahap 2 melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos
Untuk mengecek status bantuan melalui aplikasi, masyarakat dapat mengunduh aplikasi Cek Bansos di Play Store (Android) atau App Store (iOS). Setelah itu, pengguna diminta melakukan registrasi menggunakan nomor handphone aktif dan melakukan verifikasi akun melalui kode OTP yang dikirim lewat SMS. Setelah login, pilih menu “Cek Bansos” di dashboard, lalu masukkan NIK atau nama lengkap sesuai KTP. Pengguna juga perlu memilih lokasi domisili (provinsi, kota, kecamatan, kelurahan), kemudian menekan tombol “Cek” untuk melihat hasil.
Selain untuk pengecekan, aplikasi ini juga menyediakan fitur pengajuan usulan sebagai calon penerima bantuan sosial bagi masyarakat yang memenuhi kriteria.
Cek penerima PKH tahap 2 melalui website cekbansos.kemensos.go.id
Pengecekan juga dapat dilakukan melalui laman cekbansos.kemensos.go.id menggunakan peramban. Pengguna diminta memasukkan deret angka NIK sesuai data KTP, kemudian mengetik kode keamanan yang tampil di layar. Jika kode tidak terbaca, pengguna dapat menekan ikon penyegar (refresh). Setelah itu, tekan tombol “CARI DATA”. Sistem akan menampilkan rincian nama, kelompok desil, serta status penetapan sebagai penerima bansos Kemensos.
Jadwal pencairan PKH 2026
Pada 2026, PKH masih menggunakan skema pencairan empat tahap dalam setahun. Jadwalnya sebagai berikut: tahap 1 Januari–Maret, tahap 2 April–Juni, tahap 3 Juli–September, dan tahap 4 Oktober–Desember.
Besaran bantuan PKH 2026
Besaran bantuan PKH 2026 disesuaikan dengan kategori penerima. Rinciannya: ibu hamil Rp3 juta per tahun (Rp750.000 per tahap), anak usia dini 0–6 tahun Rp3 juta (Rp750.000 per tahap), siswa SD Rp900.000 (Rp225.000 per tahap), siswa SMP Rp1,5 juta (Rp375.000 per tahap), siswa SMA Rp2 juta (Rp500.000 per tahap), disabilitas berat Rp2,4 juta (Rp600.000 per tahap), lanjut usia 60 tahun ke atas Rp2,4 juta (Rp600.000 per tahap), serta korban pelanggaran HAM berat Rp10,8 juta (Rp2,7 juta per tahap).
Dengan layanan pengecekan online melalui aplikasi dan website resmi, masyarakat dapat mengetahui status penerima PKH dengan lebih cepat dan praktis hanya bermodal NIK KTP. Mekanisme ini juga ditujukan untuk mendukung penyaluran bantuan agar lebih transparan dan tepat sasaran.
