Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Ciamis meluncurkan aplikasi monitoring Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Aplikasi ini memungkinkan pemantauan ketetapan, target, dan realisasi pajak secara real time sebagai upaya meningkatkan transparansi sekaligus optimalisasi pendapatan daerah.
Melalui sistem digital tersebut, aparatur di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan dapat mengakses data penerimaan PBB-P2 dengan lebih mudah. Perkembangan ketetapan dan realisasi pajak dapat dipantau langsung tanpa perlu menunggu laporan manual.
Kepala Bapenda Ciamis, Aef Saefuloh, menyatakan aplikasi monitoring itu merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membangun pengelolaan pajak yang transparan dan berbasis teknologi. Menurutnya, setiap wilayah dapat melihat ketetapan, target, serta realisasi penerimaan PBB-P2 secara jelas dan terukur.
“Melalui aplikasi ini, informasi dapat diakses secara real time sehingga memudahkan proses evaluasi dan pengawasan. Jika terdapat selisih atau capaian yang belum optimal, dapat segera dilakukan langkah tindak lanjut,” ujar Aef, Senin (2/3/2026).
Aplikasi monitoring PBB-P2 dapat diakses kapan saja dan di mana saja selama terhubung internet, baik melalui komputer maupun smartphone. Fleksibilitas ini ditujukan untuk memudahkan aparatur memantau data PBB-P2 secara langsung.
Dengan akses hingga tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan, koordinasi antarwilayah diharapkan menjadi lebih cepat dan efektif. Setiap unsur pemerintahan juga dapat memonitor capaian penerimaan pajak secara mandiri untuk mendorong optimalisasi target.
Selain mendorong transparansi, aplikasi tersebut disebut mempercepat pengambilan keputusan. Data yang tersaji secara aktual dinilai membantu pimpinan wilayah menyusun strategi, termasuk upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Bapenda Ciamis menyatakan akan terus mengembangkan fitur pendukung dan menyempurnakan sistem monitoring PBB-P2. “Kami berkomitmen untuk terus mengembangkan fitur pendukung lainnya dan menyempurnakan aplikasi sistem monitoring PBB-P2. Harapannya, penerimaan pajak daerah lebih optimal untuk pembangunan Ciamis,” pungkas Aef.
