SERANG — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten menggelar razia operasional jaring kendaraan secara serentak di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat se-Provinsi Banten. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari, 4–5 Juni 2026, dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB).
Sekretaris Bapenda Banten, Akhmad Tamrin, mengatakan operasi tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan Polres setempat dan Jasa Raharja. Meski direncanakan serentak, pelaksanaannya di lapangan tetap menyesuaikan agenda masing-masing Polres di tiap wilayah.
“Kita merencanakan tanggal sekian sampai tanggal sekian, tapi teman-teman di lapangan diberikan keleluasaan untuk mengoordinasikan waktu dan jamnya, baik pagi, siang, atau sore, karena mereka yang lebih tahu kondisi di lapangan,” kata Tamrin melalui sambungan telepon seluler, Kamis (4/6/2026).
Hingga hari pertama pelaksanaan, sejumlah wilayah yang masuk dalam lingkup hukum Polda Metro Jaya dilaporkan sudah bergerak menyeluruh. Sementara itu, untuk wilayah hukum Polda Banten, pelaksanaan dilakukan secara bertahap. Beberapa wilayah, seperti Samsat Pandeglang dan Samsat Cilegon, disebut sudah memulai operasi.
Tamrin menjelaskan, ada pula Samsat yang belum dapat menggelar razia pada hari pertama karena menyesuaikan kegiatan Polres setempat. “Karena Polres juga ada kegiatan akhirnya beberapa Samsat juga tidak bisa menggelar razia hari ini, tapi jadwalnya disesuaikan,” ujarnya.
Ia menambahkan, razia kali ini memanfaatkan transformasi digital melalui aplikasi Sistem Informasi Monitoring Pajak Kendaraan Bermotor (Simpator). Menurutnya, aplikasi tersebut digunakan untuk mencatat data hasil razia secara real-time dan akurat, termasuk jumlah kendaraan yang terjaring, jumlah pengendara yang langsung membayar pajak di tempat, serta kendaraan yang status pajaknya sudah terbayar.
“Sekarang dengan sistem baru ini semuanya jadi lebih rapi dan tercatat. Hasil riil dari giat hari ini insyaallah sudah bisa kita evaluasi dan lihat hasilnya besok,” kata Tamrin.
Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Banten, Berly Rizki Natakusumah, menyampaikan harapannya agar operasi gabungan tersebut dapat mendorong masyarakat lebih tertib dan patuh dalam berlalu lintas. Ia juga menekankan bahwa kepatuhan membayar pajak kendaraan merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembiayaan pembangunan di Provinsi Banten.
“Tujuannya kita cuma mau masyarakat lebih tertib dalam melaksanakan perjalanan lalu lintas dan berpartisipasi dalam pembangunan, dengan cara membayar pajak kendaraan,” ujarnya.
Berly menambahkan, bila skema razia serentak ini dinilai efektif meningkatkan kesadaran wajib pajak, Bapenda membuka peluang untuk menjadikannya agenda rutin setelah evaluasi menyeluruh dilakukan. “Ini baru pertama dilakukan, nanti kita lihat, kita evaluasi, kalau memang hasilnya menghasilkan kesadaran masyarakat yang lebih tinggi, kenapa tidak,” katanya.
