Ancaman terhadap kedaulatan data nasional dinilai tidak lagi hanya datang dari lokasi fisik penyimpanan data, tetapi juga dari aktivitas AI inference yang banyak bergantung pada infrastruktur di luar negeri. Axioo menilai celah ini berpotensi memicu kebocoran informasi strategis milik korporasi maupun pelaku usaha di Indonesia, meski regulasi residensi data fisik di dalam negeri kian diperketat.
Axioo Indonesia Representative, Samuel Lawrence, mengatakan isu tersebut menjadi semakin krusial pada 2026. Berdasarkan survei internal Axioo, hampir seluruh korporasi serta sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia disebut sudah mulai mengimplementasikan atau setidaknya menguji coba teknologi AI dalam operasional harian.
Menurut Samuel, risiko dapat muncul sejak tahap uji coba ketika organisasi mulai mengirimkan data untuk kebutuhan inference ke model AI yang umumnya berada di luar yurisdiksi Indonesia. Ia menilai, sekalipun jalur komunikasi terenkripsi, esensi atau maksud dari data tetap keluar dari wilayah hukum nasional.
Dalam diskusi bertajuk Menjembatani Gap AI untuk Kedaulatan Data Indonesia di Jakarta, Kamis (21/5/2026), Samuel menekankan bahwa konsep kedaulatan digital kini bergeser dari sekadar data sovereignty menjadi AI sovereignty. Ia menilai keberadaan pusat data fisik di dalam negeri tidak otomatis menjamin kontrol lokal apabila infrastruktur pemrosesan AI masih dikelola korporasi asing.
Situasi tersebut, menurut Samuel, turut memunculkan kompleksitas kepatuhan hukum bagi sektor strategis, khususnya industri keuangan dan perbankan. Ia menyoroti adanya potensi kontradiksi antara regulasi Indonesia dan kebijakan global seperti United States Cloud Act (US Cloud Act) ketika institusi lokal menggunakan layanan komputasi awan atau server AI milik perusahaan berbasis Amerika Serikat.
Samuel merujuk pada sejumlah regulasi di Indonesia yang mengatur perlindungan dan pengelolaan data, di antaranya PP No. 71 Tahun 2019, POJK No. 11 Tahun 2022, serta UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Namun ia menilai kepatuhan terhadap aturan tersebut dapat menjadi rancu jika layanan yang digunakan berada dalam kendali yurisdiksi asing.
Ia menyampaikan pandangannya bahwa “cloud lokal tidak berarti local control.” Menurut Samuel, di bawah amandemen US Cloud Act, pemerintah AS memiliki kewenangan untuk mewajibkan perusahaan berbasis di negara tersebut menyerahkan data pengguna jika diminta, terlepas dari lokasi server fisik.
Kondisi ini dinilai menimbulkan risiko ketidakpatuhan yang tinggi bagi institusi keuangan yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), karena log aktivitas dan akses data berpotensi terpengaruh yurisdiksi asing. Samuel juga mencontohkan dinamika serupa di Eropa, termasuk ketika Jerman disebut menolak solusi keamanan dari Palantir karena faktor asal-usul perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat.
Menanggapi urgensi tersebut, Axioo menyatakan kesiapannya memfasilitasi kebutuhan infrastruktur komputasi lokal. Samuel mengatakan 2026 menjadi momentum bagi Axioo untuk meluncurkan inisiatif perangkat keras pendukung AI di Indonesia, setelah perusahaan menahan diri dalam dua hingga tiga tahun terakhir karena menilai use case belum matang.
Axioo menyebut tengah mengembangkan server on-premise yang dirancang khusus untuk menangani beban kerja AI. Upaya ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan pada inference engine luar negeri, sehingga pelaku industri dapat memanfaatkan efisiensi AI tanpa mengorbankan kepatuhan hukum dan keamanan data nasional.
Di sisi lain, PT Tera Data Indonusa Tbk melalui brand Axioo juga mengumumkan langkah memasuki industri AI melalui pengembangan lini solusi AI terintegrasi yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, serta infrastruktur komputasi AI. Dalam momentum yang turut dihadiri perwakilan AMD, Intel, dan NVIDIA sebagai mitra teknologi, Axioo menandatangani kerja sama strategis dengan PT Primacom Interbuana (Primacom) untuk pengembangan solusi AI enterprise berbasis infrastruktur lokal Indonesia.
Axioo menyebut langkah tersebut sebagai evolusi baru setelah lebih dari 30 tahun berkiprah di industri teknologi nasional melalui manufaktur perangkat, distribusi, layanan purna jual, serta pengembangan perangkat lunak di Indonesia. Kini, perusahaan menyatakan ingin berkontribusi pada pengembangan kedaulatan data di Indonesia dengan menghadirkan ekosistem AI yang dapat digunakan mulai dari level personal hingga enterprise, termasuk skala pusat data.
