Aplikasi Reviu Makan Bergizi Gratis (MBG) ramai diperbincangkan di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Sejumlah warganet menyoroti informasi yang beredar mengenai sistem digital pendukung program MBG, mulai dari besaran anggaran, akses publik terhadap aplikasi, hingga transparansi data yang dihasilkan.
Perbincangan ini mencuat di tengah penanganan kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis yang sedang ditangani Kejaksaan Agung. Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana telah ditetapkan sebagai tersangka bersama dua mantan pejabat lainnya. Kejaksaan menyebut penyidikan berkaitan dengan dugaan korupsi tata kelola program MBG tahun 2025–2026.
Meski demikian, hingga kini belum ada keterangan resmi yang menyatakan aplikasi Reviu MBG atau sistem digital tertentu menjadi objek penyidikan dalam perkara tersebut. Namun, beredarnya informasi mengenai anggaran teknologi pendukung program MBG membuat pembahasan aplikasi ini ikut menjadi sorotan publik.
Berdasarkan informasi yang beredar di media sosial, termasuk unggahan akun Instagram @hajon.mahdy, Reviu MBG disebut sebagai aplikasi untuk mengumpulkan penilaian terhadap layanan Program Makan Bergizi Gratis. Aplikasi ini disebut berbasis Progressive Web App (PWA), yakni aplikasi yang berjalan melalui peramban web, tetapi dapat digunakan menyerupai aplikasi seluler.
Dalam unggahan yang viral, sistem penilaian Reviu MBG disebut mencakup sejumlah indikator, antara lain ketepatan waktu penyajian makanan, aroma makanan, rasa makanan, dan variasi menu. Hasil penilaian tersebut disebut digunakan sebagai bahan evaluasi layanan program MBG.
Selain fungsi aplikasi, perhatian publik juga tertuju pada informasi mengenai anggaran sistem teknologi yang mendukung program MBG. Dalam unggahan yang beredar di media sosial, disebutkan ada dua paket pengadaan terkait sistem digital program tersebut. Paket pertama adalah Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN) yang disebut bernilai sekitar Rp 600 miliar. Paket kedua berupa layanan managed service sarana teknologi informasi dan Internet of Things (IoT) di ribuan lokasi dengan nilai sekitar Rp 665 miliar.
Jika dijumlahkan, nilai kedua paket tersebut mencapai sekitar Rp 1,265 triliun. Informasi ini memicu diskusi dan pertanyaan dari warganet mengenai rincian penggunaan anggaran, spesifikasi pekerjaan, serta manfaat sistem yang dibangun. Sejumlah pengguna media sosial menilai besaran anggaran perlu disertai penjelasan rinci agar masyarakat memahami ruang lingkup pekerjaan, kebutuhan infrastruktur, dan komponen biaya yang tercakup.
Sorotan terhadap Reviu MBG juga menguat karena muncul bersamaan dengan pengungkapan dugaan korupsi tata kelola program MBG. Dalam kasus tersebut, penyidik menduga terjadi penyimpangan, termasuk dugaan intervensi terhadap yayasan pelaksana dan pengadaan sejumlah barang yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan operasional program. Kerugian negara masih dalam proses perhitungan.
Walau proses hukum tengah berjalan, hingga kini belum ada informasi resmi yang mengaitkan aplikasi Reviu MBG dengan dugaan tindak pidana yang sedang disidik Kejaksaan Agung. Namun, besarnya anggaran yang disebut digunakan untuk membangun ekosistem teknologi pendukung MBG mendorong sebagian masyarakat meminta penjelasan yang lebih terbuka mengenai tujuan, manfaat, dan rincian penggunaan anggaran tersebut.
Warganet juga menyoroti akses terhadap aplikasi dan data yang dihasilkan. Mereka mempertanyakan sejauh mana masyarakat dapat mengakses informasi terkait hasil evaluasi program MBG. Dalam diskusi yang berkembang, muncul harapan agar sistem menerapkan prinsip transparansi, termasuk penyediaan data yang mudah diakses publik sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, beberapa pengguna media sosial mengusulkan mekanisme audit atau verifikasi independen dalam evaluasi program untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap data yang dipublikasikan.
Ramainya pembahasan mengenai Reviu MBG menunjukkan tingginya perhatian masyarakat terhadap penggunaan teknologi dalam program pemerintah. Di satu sisi, digitalisasi dinilai dapat membantu meningkatkan efektivitas pengawasan dan evaluasi. Namun, di sisi lain, keterbukaan informasi, akuntabilitas anggaran, dan kualitas data menjadi aspek yang turut disorot.
Hingga kini, perbincangan mengenai aplikasi Reviu MBG masih berlangsung di berbagai platform media sosial. Sementara itu, proses hukum terkait dugaan korupsi tata kelola Program MBG juga masih berjalan. Berbagai informasi yang beredar mengenai aplikasi maupun sistem digital pendukung MBG dinilai masih memerlukan penjelasan resmi dari pihak berwenang agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh dan akurat.
