Informasi mengenai aplikasi bernama “GDPX” yang disebut-sebut terkait dengan program pemerintah beredar luas di media sosial dan menarik perhatian banyak orang, terutama kalangan muda. Konten promosi itu menampilkan berbagai materi yang menyerupai dokumen resmi, termasuk penggunaan gambar, logo, hingga berkas yang memuat stempel lembaga negara untuk membangun kepercayaan.
Situasi ini mendorong seorang warga bernama Nguyen Manh Cuong (Ninh Binh) mengirim pertanyaan ke Portal Informasi Elektronik Pemerintah untuk meminta verifikasi. Dalam berbagai unggahan yang beredar, publik ditawari hadiah kecil, diminta melakukan “check-in”, menyelesaikan tugas tertentu, dan disebut dapat mengubahnya menjadi uang tunai.
Sejumlah gambar juga menampilkan dokumen yang diklaim berasal dari pihak berwenang dan merujuk pada sistem pelacakan produk pertanian, sekaligus menyebut platform “GDPX”. Di saat yang sama, antarmuka aplikasi dipromosikan memiliki fitur akumulasi poin, konversi “DP”, kode referensi, “penambangan gratis”, serta “penarikan setelah KYC”. Rangkaian klaim tersebut dinilai berpotensi menyesatkan pengguna untuk percaya bahwa aplikasi itu merupakan program resmi pemerintah terkait transformasi digital di bidang pertanian.
Direktur Departemen Sains dan Teknologi di Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup, Nguyen Van Long, menegaskan informasi tersebut tidak benar. Ia menyatakan kementerian belum menjalankan proyek apa pun untuk menerbitkan token, mendorong unduhan aplikasi, maupun berpartisipasi dalam transaksi aset digital dengan nama “GDPX”. Pihaknya juga disebut tengah berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk menangani persoalan ini sesuai ketentuan yang berlaku.
Para ahli memperingatkan bahwa penyalahgunaan nama dan prestise lembaga negara untuk mempromosikan aplikasi atau proyek yang tidak terverifikasi merupakan hal yang mengkhawatirkan. Di tengah proses pengembangan kerangka hukum aset digital dan blockchain di Vietnam, model “token perdagangan hadiah” dinilai memiliki risiko besar, mulai dari penipuan, penyalahgunaan aset, hingga pengumpulan data pribadi secara ilegal.
Dalam praktiknya, model semacam ini kerap menyebarkan kode undangan dan memberikan hadiah token awal untuk menarik pengguna. Setelah itu, pengguna didorong melakukan “tugas”, “check-in”, atau bahkan menyetor uang. Ketika jumlah peserta sudah cukup, platform dapat mengubah kebijakan, membatasi penarikan, atau menghilang, sehingga menimbulkan kerugian.
Pihak berwenang mengimbau masyarakat berhati-hati terhadap iklan di media sosial, terutama yang mengatasnamakan lembaga pemerintah atau memanfaatkan tren teknologi seperti blockchain dan aset digital. Pengguna diminta tidak terburu-buru mengunduh aplikasi, memberikan data pribadi, menjalani verifikasi KYC, atau melakukan transaksi keuangan tanpa verifikasi yang memadai.
Jika menemukan tanda-tanda mencurigakan, masyarakat disarankan segera melaporkannya kepada pihak berwenang agar dapat diselidiki dan ditangani tepat waktu, sekaligus mencegah eksploitasi dan melindungi hak pengguna.
