Akademi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Vietnam menegaskan bahwa inovasi tidak dapat berjalan hanya sebagai upaya lembaga penelitian atau sekelompok ilmuwan. Inovasi dinilai membutuhkan sinergi banyak pemangku kepentingan agar hasil riset bisa menjadi teknologi, produk, bisnis, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan dalam lokakarya bertajuk “Menggali dan Menghubungkan Sumber Daya untuk Mendorong Inovasi” yang digelar pada sore 29 Mei. Dalam pidatonya, Presiden Akademi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Vietnam, Prof. Tran Hong Thai, mengatakan bahwa setelah lebih dari setengah abad pembangunan, berbagai generasi staf dan ilmuwan akademi telah membangun fondasi riset dasar dan terapan multidisiplin yang berkontribusi penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional.
Namun, menurut Prof. Tran Hong Thai, tuntutan terhadap sains dan teknologi kini berubah secara mendasar. Ia menilai nilai tertinggi riset tidak berhenti pada publikasi ilmiah, melainkan harus terlihat dari kemampuannya melahirkan teknologi, produk, bisnis, pasar, serta kontribusi praktis bagi kehidupan masyarakat.
Ia merujuk Resolusi 57 Politbiro yang menetapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital sebagai terobosan prioritas utama. Kebijakan itu dipandang sebagai pendorong perkembangan pesat kekuatan produktif modern, pembaruan metode tata kelola nasional, dan terobosan bagi negara di era baru.
“Hal ini menempatkan tanggung jawab besar pada organisasi ilmiah, para ilmuwan, dan komunitas bisnis: untuk bekerja sama menjadikan sains dan teknologi sebagai kekuatan produktif langsung dan kekuatan pendorong sejati bagi pertumbuhan ekonomi,” kata Prof. Tran Hong Thai.
Dalam kesempatan itu, ia menyebut akademi baru-baru ini telah mengirimkan 112 teknologi ke komite Partai tingkat provinsi dan kota untuk menjawab kebutuhan transfer teknologi dan penerapan praktis. Ia menekankan pentingnya ekosistem inovasi, seraya menilai inovasi tidak bisa dilakukan secara terpisah-pisah.
Dalam model yang disampaikan, negara berperan sebagai fasilitator; bisnis memimpin pasar; lembaga penelitian dan universitas menciptakan pengetahuan dan teknologi; investor berbagi risiko; organisasi pendukung inovasi menyediakan jaringan dan konsultasi; sementara generasi muda menjadi kekuatan perintis yang berani berpikir dan bertindak.
Menurutnya, bila sumber daya tetap terfragmentasi, hasil penelitian akan sulit menjangkau khalayak luas. Sebaliknya, jika terhubung dengan baik, ekosistem inovasi dapat terbentuk melalui keterlibatan bersama laboratorium, ruang kuliah, bisnis, investor, dan masyarakat lokal untuk menciptakan nilai bagi negara.
Akademi juga memaparkan tiga arah utama inovasi ke depan. Pertama, mendorong hasil riset keluar dari laboratorium dan lebih dekat ke dunia usaha serta kehidupan nyata. Akademi menyebut memiliki sejumlah teknologi potensial di bidang pertanian, akuakultur, lingkungan, material baru, bioteknologi, teknologi biomedis, teknologi digital, teknologi ruang angkasa, pencegahan bencana, dan pembangunan berkelanjutan. Tantangan yang disorot adalah membangun mekanisme penyaringan, pemurnian, standardisasi, pengujian, dan transfer hasil riset agar dapat menjadi produk, layanan, dan solusi praktis.
Kedua, memperkuat hubungan antara ilmuwan, bisnis, dan investor. Dalam ekosistem inovasi modern, bisnis dinilai tidak cukup hanya menjadi penerima teknologi, melainkan perlu terlibat sejak awal untuk mendefinisikan masalah, berinvestasi bersama, bereksperimen, dan berbagi manfaat dengan lembaga penelitian serta universitas. Peran dana investasi inovasi dan organisasi pendukung startup juga disebut penting untuk berbagi risiko tahap awal, mendukung tata kelola, menghubungkan ke pasar, dan membawa teknologi dari laboratorium menuju produk komersial.
Ketiga, menciptakan lingkungan inkubasi startup teknologi dalam ekosistem akademi. Dalam kerangka ini, Pusat Inovasi Teknologi Tinggi meluncurkan Klub Inkubasi dan Startup sebagai ruang jejaring terbuka bagi kelompok riset muda, bisnis, investor, dan pakar.
Prof. Tran Hong Thai juga mendorong para ilmuwan agar berani membawa hasil riset yang berpotensi diterapkan ke dalam program inkubasi, startup, dan transfer teknologi. Ia menekankan perlunya “semangat baru” berupa riset yang lebih mendalam, koneksi yang lebih luas, aplikasi yang lebih cepat, serta penciptaan nilai yang lebih besar bagi negara dan rakyat.
Dalam lokakarya yang sama, Pelaksana Tugas Direktur Institut Kekayaan Intelektual Nasional Kementerian Sains dan Teknologi, Dr. Nguyen Huu Can, menyoroti pentingnya pengelolaan kekayaan intelektual. Ia menyatakan bahwa dalam ekonomi berbasis pengetahuan, sumber daya inti tidak lagi hanya modal, tenaga kerja, atau sumber daya berwujud, melainkan semakin banyak berupa pengetahuan, teknologi, data, dan terutama kekayaan intelektual.
Dr. Can menilai kekayaan intelektual bukan hanya hasil dari penelitian dan inovasi, tetapi juga “infrastruktur lunak” ekonomi pengetahuan. Hak kekayaan intelektual dipandang sebagai mekanisme hukum untuk mengubah pengetahuan menjadi aset, hasil penelitian menjadi komoditas, dan ide kreatif menjadi sumber daya pembangunan yang bisa diperdagangkan, diinvestasikan, dialihkan, serta dikomersialkan.
Ia memperingatkan bahwa tanpa mekanisme hak kekayaan intelektual yang memadai, banyak hasil penelitian akan berhenti sebagai pengetahuan yang dipublikasikan atau laporan ilmiah. Sebaliknya, jika dikelola dengan baik, hak kekayaan intelektual dapat menciptakan keunggulan kompetitif, menarik investasi, mendorong terbentuknya bisnis teknologi, dan memperluas pasar inovasi.
Menurut Dr. Can, persoalan saat ini bukan kekurangan hasil penelitian, melainkan kegagalan memanfaatkan sumber daya kekayaan intelektual yang sudah ada di lembaga penelitian, universitas, dan bisnis. Ia mengusulkan tiga isu inti untuk melepaskan potensi inovasi.
Pertama, pergeseran pola pikir dari “manajemen hasil penelitian” ke “manajemen kekayaan intelektual”. Ia menilai setiap hasil riset, solusi teknologi, dan data teknis perlu diakui sejak dini sebagai aset bernilai ekonomi, sehingga aktivitas kekayaan intelektual harus terintegrasi sejak awal proses penelitian, bukan hanya didaftarkan pada tahap akhir.
Kedua, membangun kapasitas manajemen kekayaan intelektual bagi ekosistem inovasi. Dr. Can menilai perusahaan rintisan teknologi sulit berkembang berkelanjutan tanpa strategi kekayaan intelektual. Pusat inovasi juga disebut akan kesulitan menciptakan terobosan tanpa kemampuan mendukung eksploitasi, penilaian, komersialisasi, dan perlindungan kekayaan intelektual. Karena itu, infrastruktur kekayaan intelektual dipandang perlu menjadi komponen fundamental selain infrastruktur fisik dan digital.
Ketiga, menciptakan mekanisme agar kekayaan intelektual benar-benar masuk dalam arus ekonomi, termasuk kemungkinan menyumbangkan kekayaan intelektual sebagai modal, melakukan penilaian hak kekayaan intelektual, membentuk bisnis spin-off, mendukung komersialisasi teknologi, serta menghubungkan dengan investor. Ia menilai pusat seperti HTIC dapat berperan sebagai perantara inovasi.
Lokakarya tersebut diharapkan membuka koneksi substantif antara ilmuwan, bisnis, investor, dan lembaga pengatur untuk mendorong hasil penelitian masuk ke pasar. Kegiatan ini juga dipandang sebagai titik awal pembentukan ekosistem inovasi yang menghubungkan riset, penerapan, dan komersialisasi teknologi di lingkungan Akademi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Vietnam.
